READ.ID – Doa dan Zikir akan menjadi kegiatan penyambutan tahun baru 2021 di Kabupaten Gorontalo. Keputusan ini diambil saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menggelar rapat koordinasi akhir tahun, Rabu (30/12/2020).
Rapat yang dilakukan secara daring itu dipimpin langsung Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan diikuti seluruh OPD hingga para kepala desa di daerah setempat.
Bupati Gorontalo menjelaskan ada lima hal utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, kaitannya dengan perayaan tahun baru. Di mana seluruh kegiatan pergantian tahun ditiadakan secara menyeluruh.
“Yang ada hanya zikir dan doa. Zikir itu kita laksanakan Magrib sampai Isya, dan itu hanya dilaksanakan di ibu kota kabupaten, di masjid jami kecamatan, dan juga masjid besar di tingkat desa. Kita juga melaksanakan doa di Gereja, tapi paling lambat sampai jam 8,” jelasnya.
Dalam perayaan tahun baru ini, Pemkab bakal memberikan perhatian khusus untuk pemberantasan miras serta terkait peredaran petasan.
“Seperti yang kita sepakati bersama Forkopimda untuk besok, ditiadakan semua kegiatan khususnya malam hari, termasuk di Menara Limboto,” tuturnya.
Kedua, dalam rapat juga dibahas hal berkaitan dengan masalah pencegahan penularan Covid-19. Mengingat Kabupaten Gorontalo sudah termasuk zona merah.
Karena itulah, tegas Nelson, Pemkab akan melakukan pencegahan secara menyeluruh. Itu akan dimulai dengan penegasan protokol kesehatan.
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekda Hadijah U Tayeb itu pula membahas pelaksanaan Pilkades. Karena ada 89 desa di Kabupaten Gorontalo yang akan melaksanakan Pilkades.
Sejauh ini, untuk menghadapi pilkades ini, Pemkab Gorontalo telah merampungkan Perda Pilkades 2021 dan juga melakukan perbaikan pengelolaan Pilkades.
Bahkan, untuk pertama kali di Indonesia, Kabupaten Gorontalo bakal menggelar Pilkades dengan panitia yang berasal dari tim independen dengan melahirkan Komisi Pemilihan Kepala Desa (KPK), seperti halnya KPU.
“Ini akan kita buat jadi contoh, dan kirim ke Mendagri agar supaya, pelaksanaannya bisa lebih baik ke depan,” lanjut bupati.
Keempat, pembahasan dalam rapat itu soal kebijakan Pemkab Gorontalo mengenai dana ADD pada Desember yang belum dibayarkan. Dalam rapat diputuskan Pemkab Gorontalo tetap memastikan hak aparat desa akan didapatkan pada 2021 mendatang.
Menurut Nelson, Pemkab Gorontalo telah melakukan revisi dalam APBD 2021, dan pembayaran ADD akan dilakukan sebanyak 13 bulan. Anggarannya sudah disiapkan, dan aparat desa akan tetap mendapatkan haknya di tahun depan.
“Kita tidak bisa bayar tahun ini, karena keterbatasan dana kita. Kita cek DAU kita saja dipotong. Kedua, PAD kita target Rp 189 miliar, yang masuk hanya Rp90 miliar. Ini berpengaruh pada sirkulasi keuangan kita,” jelas dia.
Rapat koordinasi itu juga membahas soal tenaga kontrak yang dirumahkan. Bupati menegaskan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh. Bahkan menyentuh tenaga dokter specialis, perawat, dokter hewan ,hingga pegawai krusial lainnya.
Hal ini dilakukan untuk melakukan penataan secara maksimal. Pasalnya, di tahun 2021 nanti, Pemkab Gorontalo bakal mendapat ketambahan PNS sebanyak 200 orang, 90 orang PPPK, dan juga sudah mengajukan PPPK sebanyak 2000 orang.
“Kita akan analisis kebutuhan daerah. Jadi ini dalam rangka penataan, efisien dan peningkatan kinerja. Nanti februari kita akan kembali memanggil yang sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya lagi.
Terakhir, dibahas juga tentang perkembangan politik daerah. Bupati Nelson menyampaikan Pilkada Kabupaten Gorontalo sudah selesai. Saat ini, kata dia, tugas semua pihak ada bersatu guna mendorong pembangunan daerah.
“Maka sudah saat kita bersatu membangun daerah, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan,” pungkasnya.
(RL/Read)
