READ-ID– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengumpulkan para Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2) siang dan pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.
“Saya sengaja mengumpulkan para ketua Kadin provinsi, karena kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan industri. Belum selesai menghadapi pelambatan ekonomi global, kita sudah dihadapkan dengan kenyataan adanya ancaman virus Corona di China dan sebagian negara, yang pasti berdampak pada sektor ekonomi global,” tandas La Nyalla.
Dikatakan, studi Bank Dunia menyebutkan, jika China mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi 1 persen sehingga Indonesia kena dampak penurunan pertumbuhan 0,3 persen. “Ini tidak main-main. Kalau ini benar-benar terjadi, pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4,8 persen. Ini pekerjaan kita sekarang. Kosentrasi kita hari ini. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan negara ini dari krisis akibat dampak situasi global,” kata dia.
Terkait hal itu, La Nyalla menyarankan Kadin provinsi melakukan tiga hal. Pertama, konsolidasi kekuatan antar pengusaha anggota Kadin di daerah masing-masing. “Kedua, Kadin provinsi mutlak menjalin hubungan harmonis dan komunikatif dengan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Dengan begitu, kita bisa melakukan langkah antisipasi pelambatan ekonomi bersama-sama antara pengusaha dan kepala daerah.”
Yang ketiga, diminta semua Ketua Kadin di seluruh Indonesia untuk fokus memikirkan satu topik; yakni meningkatkan kemudahan berusaha di daerah. “Karena kalau peringkat ease doing of business kita naik, maka akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia, dan ini menjaga pertumbuhan ekonomi kita,” ujar La Nyalla.
Ketua Kadin Bali dan Sulawesi Tengah menyoal masih adanya Kadin ‘lain’ atau bukan di bawah pimpinan Ketua Umum Rosan Perkasa. Meski tidak punya dasar hukum, tapi mereka masih diterima kepala daerah di beberapa tempat. “Kami minta DPD RI meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah untuk mengabaikan keberadaan Kadin palsu,” ujar Arus Abdul Karim, ketua umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal itu, La Nyalla langsung mengeluarkan surat dari DPD RI yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepengurusan Kadin provinsi yang sah. “Hari ini juga saya keluarkan surat kepada semua gubernur di 34 provinsi,” tandas La Nyalla disambut aplaus para ketua umum Kadin provinsi yang hadir.
Sejumlah Ketua umum yang hadir juga menyuarakan pentingnya keberadaan Peratutan Pemerintah atas UU No. 1/1987 tentang Kadin. Selain Keppres No.17/2010 tentang AD/ART Kadin. “Kami juga usul, mohon ketua DPD dapat menyampaikan ke Presiden, agar mengagendakan pertemuan antara Presiden dengan ketua umum Kadin provinsi se Indonesia,” ungkap Makruf Maulana, ketua umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau.
( Akhir/Read.id)
