READ.ID – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa upaya diplomasi tidak boleh setop atau berhenti, meskipun gencatan senjata telah disepakati antara Israel dengan Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.
Jazuli mengingatkan bahwa sikap Indonesia sudah jelas sejak awal untuk mendesak Israel menghentikan segala macam bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina.
“Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia-Afrika di Bandung, sekaligus utang sejarah Bangsa Indonesia,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawal gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025 dengan tegas karena mempertimbangkan sikap Israel yang kerap kali melanggar perjanjian, dan mengkhianati berbagai resolusi damai.
Ia menjelaskan bahwa permintaan tersebut juga bertujuan agar rakyat Palestina memperoleh hak hidupnya di wilayah yang sah dapat terwujud.
“Apa yang terjadi di Gaza, Palestina, sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara, tetapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa,” ujarnya.
Sementara itu, dia berharap gencatan senjata Israel-Hamas tersebut membuat semua bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia juga dapat berperan untuk menggalang dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri saat gencatan senjata terjadi.
Ia juga berharap gencatan senjata tersebut dapat menghentikan secara permanen penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Kami berharap PBB dan instrumen penjaga perdamaian yang dimilikinya benar-benar bisa mewujudkan perdamaian di Gaza dan mengawal proses rekonstruksi maupun rehabilitasi Gaza dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebelumnya, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas dalam konferensi pers di Doha, Rabu (15/1).
Ia menguraikan tahap pertama, yang akan berlangsung selama 42 hari, mencakup pembebasan 33 tahanan Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina.
