READ.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi modal usaha awal (bridging) kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara tepat sasaran, dengan proses yang cermat dan transparan, tanpa membebani pelaku usaha.
“Pemerintah perlu memastikan proses seleksi UMKM untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis hingga distribusi modal usaha dapat tepat sasaran dan tidak memberatkan pelaku usaha. Jangan sampai persyaratan administratif dan lain-lainnya menjadi rumit karena ditakutkan dapat menghambat UMKM untuk berkontribusi dalam program ini,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai modal usaha ini diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pembiayaan bahan baku program MBG selama tujuh hari pertama pelaksanaan program.
“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan bantuan modal awal kepada UMKM. Ini adalah upaya nyata untuk mendongkrak peran UMKM dalam mendukung program penting seperti Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan sektor ekonomi mikro,” ujarnya.
Selain itu, Chusnunia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, dan pihak perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) – BRI, BNI, Mandiri, dan BTN – dalam memfasilitasi pencairan modal usaha melalui dokumen yang telah ditentukan.
“Saya harap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat luas,” pungkas dia.
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memberdayakan UMKM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaannya.
Dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan yang berpihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.
