READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo dalam hal ini Komisi A DPRD Kota Gorontalo gelar rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk membahas nasib honorer berpotensi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo.
Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo Erman Latjengke mengungkapkan, pihaknya mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo, Bagian Keuangan, Dinas Tenaga Kerja dan Bappeda Kota Gorontalo dalam rapat tersebut.
“Kami DPRD ingin tahu apa yang sudah dilakukan Pemkot dalam menyahuti penerimaan PPPK dan tenaga Outsourcing itu sendiri” ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo.
Dikatakan Ermant bahwa dari Pihak Pemkot sudah memaparkan apa yang menjadi strategi-strategi yang akan mereka lakukan kedepan.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dalam pemaparan dari Pemkot bahwa ia sudah melihat langsung apa yang menjadi langkah serta tahapan mereka kedepan. Dan dari pihaknya dalam hal ini Komisi A DPRD Kota Gorontalo juga telah memberikan beberapa saran serta masukan.
“Pada kesempatan hari ini juga kami DPRD telah memberikan beberapa saran serta masukan dan tanggapan terhadap strategi yang sudah disampaikan oleh pemerintah kota Gorontalo” pungkasnya
