READ.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara akan segera melakukan rapat koordinasi dan monitoring terkait dengan keberadaan BUMDes.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Gorontalo Utara Matran Lasunte, saat dimintai tanggapan terkait dengan BUMDes.
Memang bagi orang lain ketika DPRD hendak mencari tahu perkembangan BUMDes, maka pasti akan timbul pertanyaan besar, kenapa? apa DPRD sudah kurang kerjaan atau adda hal lain yang ingin diperoleh DPRD terutama Komisi I.
Matran menjelaskan bahwa yang pertama alasan Komisi I untuk melaksanakan agenda koordinasi terkait BUMDes tersebut, tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang melekat secara kelembagaan.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tentunya penjabarannya ada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang jika di jabarkan untuk Komisi I, memiliki keterkaitan dengan desa baik dari sisi pemerintahan desa dan lainnya,” kata Matran.
BUMDes sendiri tentu tidak akan bergerak ketika tidak diberikan modal, dan modal tersebut berasal dari Dana Desa.
“Disini Komisi I, ingin mengetahui sebenarnya bagaimana keberadaan BUMDes yang ada di Gorut, apakah semua desa memiliki BUMDes,” ujarnya.
Jika memiliki BUMDes, bagaimana dengan modal usaha yang akan mereka lakoni yang tentunya kata Matran berasal dari Dana Desa.
“Selain persoalan pendanaan, juga terhadap jenis usaha yang mereka lakoni, dan sampai sejauh mana kondisinya, apakah terjadi perputaran modal yang maksimal, ataukah ada kendala dalam BUMDes itu sendiri dalam pengelolaan usaha mereka,” tegas Matran.
Untuk itu, Matran menegaskan bahwa pihaknya akan berembuk dulu internal Komisi I terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan agenda, mengingat saat ini dari sisi kepadatan agenda kelembagaan dan juga hal lainnya.
