READ.ID – Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) melalui juru bicaranya, Deasy S.M Datau, peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan sebuah jaminan atas pengelolaan keuangan yang bersih tanpa adanya unsur korupsi.
Penegasan tersebut merupakan bagian dari pandangan fraksi PDIP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
“Sesungguhnya opini WTP tidak menjamin tidak adanya unsur korupsi,” tegasnya.
Namun demikian, Deasy mengatakan bahwa pencapaian opini WTP tersebut harus disyukuri karena merupakan hasil kerja keras dari pemerintah daerah.
“Akan tetapi pencapaian tersebut jangan membuat kita berbesar hati, karena sebenarnya hal tersebut merupakan tugas berat untuk mempertahankan apa yang telah dicapai itu,” kata Deasy.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut tentu membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah melalui berbagai hal
“Terutama dalam pengelolaan keuangan yang baik, terstruktur dan komprehensif sejak perencanaan hingga pengawasannya,” ujarnya.
Terhadap catatan yang menyertai pencapaian opini WTP tersebut tentu harus mendapatkan perhatian khusus.
“Karena apa yang menjadi catatan tersebut harus ditanggapi dengan sebuah tindakan dalam pelaksanaannya,” tutur Deasy.
Dan sebenarnya menurut Fraksi PDIP, pencapaian opini WTP tersebut bukanlah sebuah pencapaian prestasi yang terbaik, karena menurut PDIP kata Deasy pencapaian opini yang terbaik yakni pada opini menyejahterakan masyarakat
“Yang jika itu dapat diwujudkan merupakan sebuah prestasi tertinggi dan luar biasa,” tandasnya.
