READ.ID – DPRD Gorontalo Utara (Gorut), meminta pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan melakukan sinkronisasi data, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif saat mereka membutuhkan pelayanan.
Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran mengatakan, pasalnya untuk program JKN tersebut saat ini sudah mengcover 101 ribu orang. Namun ketika masyarakat melakukan pelayanan kesehatan justru kartu jaminan kesehatannya tidak aktif.
“Nah kita coba minta data dari BPJS Kesehatan, kemudian kita kroscek dengan data dari Dukcapil maupun dari Dinas Kesehatan untuk melakukan sinkronisasi data saja, agar kiranya masyarakat miskin kita ini harus dicover,” kata Roni Imran saat dihubungi, Jumat (24/9/2021).
Roni menyampaikan, jika dihitung sesuai data BPS untuk masyarakat miskin di Gorontalo Utara ini hanya 16 persen dari 125 warga. Maka kurang lebih ada 20 ribu orang, tapi yang telah dicover sudah 101 ribu. Mestinya semuanya ini sudah terdaftar.
“Dan dari BPJS menyampaikan bahwa sudah ada datanya sama mereka, maka Kami DPRD meminta agar itu di print sesuai dengan nama dan alamat,” terangnya
Roni menjelaskan untuk skema pembiayaan BPJS ini dari pemerintah pusat ada kurang lebih 65 ribu, kemudian dari Provinsi 9 ribu, APBD Gorut ada 10 ribu. Selain itu ada juga yang mandiri, maupun PNS dan lain-lain sebagainya yang totalnya mencapai 101 ribu.
“Nah di 101 ribu itu kita berharap masyarakat miskin sudah tercover semua. Tapi kenapa justru masyarakat miskin itu tidak aktif. Maka kita minta datanya untuk disandingkan. Mana saja daftar nama-nama yang sudah dicover BPJS,” jelasnya.
Sehingga lanjut Roni meminta agar data tersebut segera diselesaikan sebelum pengetokan APBD Gorontalo Utara 2022, sebagai antisipasi.
“Karena kalau misalnya itu ditemukan masyarakat miskin yang tidak tercover, ya kita anggarkan kembali agar bisa ditambahkan sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa berjalan lancar,” tandasnya (Rully)
