READ.ID – DPRD Gorontalo Utara, mengupayakan solusi terhadap persoalan program beasiswa yang menjadi salah satu tuntutan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Utara (HPMI-GU) terhadap janji politik Bupati dan Wakil Bupati di wilayah tersebut.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran memang pihaknya telah membahas anggaran sebesar 800 juta hanya untuk program beasiswa studi beasiswa S2, semester 1 sampai 4.
“Untuk S1 tidak ada, karena memang tidak diajukan dari eksekutif, tetapi kami sempat menanyakan mana beasiswa untuk mehasiswa S1,” ujar Roni.
Roni mengatakan sesuai penjelasan pihak Dinas terkait, bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pendidikan terjadi peralihan kewenangan untuk mengintervensi bantuan kepada mahasiswa.
“Karena mahasiswa itu bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten. Kalau kabupaten kewenangannya hanya dari SD dan SMP. Kalau SMA itu kewenangannya pemerintah provinsi,” jelas Roni
Padahal kata Roni, di daerah lain seperti Kabupaten Bone Bolango bisa menangani persoalan beasiswa daerah dengan menjalin kerja sama antara pihak pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
“Maka itu yang kami DPRD akan sampaikan pada pembahasan anggaran yang akan diajukan tahun ini. Kita paksa agar ada kerjasama dengan perguruan tinggi, agar bisa menjadi landasan hukum pemberian beasiswa kepada mahasiswa,” terangnya.
