READ.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara Lukum Diko mengaku prihatin terhadap persoalan BPJS aparat desa yang tidak bisa digunakan (non aktif) dan akan berdampak kepada program pemerintah kedepan.
Menurut Lukum, pihaknya khawatir apa yang pemerintah saat ini sedang gontok-gontokan dalam merealisasikan program ceria. Dimana semua masyarakat harus ceria dengan pelayanan.
“Jika ini tidak segera dipulihkan atau cepat diatasi maka pelayanan di desa akan berbalik dari kata ceria,” ungkap Lukum.
Padahal kata Lukum, aparat desa adalah garda terdepan dan ujung tombak dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di desa. Namun justru dalam hal ini jaminan kesehatan mereka tidak aktif.
Lukum menyebut pihaknya melihat Bupati Gorut dalam hal ini Thariq Modanggu diibaratkan sebagai seorang Dokter yang berupaya memperbaiki organ tubuh lain. Namun justru obat yang dikasih makin merusak organ tubuh lainnya.
“Kami khawatir jangan sampai organ tubuh yang baik, yang tadinya sehat ini akan semakin rusak,” tegas Lukum.
Terkait persoalan ini Lukum menekankan kepada pihak pemerintah untuk tidak lagi ada catatan seperti masalah Sekretaris Daerah yang dinonaktifkan dan ini ditambah lagi dengan masalah BPJS Kesehatan.
“Saya tidak mau lagi akan lahir lagi pansus-pansus yang berujung kepada interpelasi. Kita ada disini untuk rakyat dan program yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
