READ.ID – DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024 di Aula I DPRD, pada Senin (19/05).
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa mengungkapkan, dalam forum tersebut, Wali Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap kerja-kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah membahas LKPJ secara mendalam selama satu bulan penuh. Berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD dinilai berpotensi besar dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan daerah, terutama pada aspek pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.
Namun di balik apresiasi tersebut, Irwan memberi penekanan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti pada tataran administratif. Ia menegaskan bahwa komitmen pelaksanaan adalah kunci.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas. Ini harus benar-benar diimplementasikan. Wali Kota sudah berjanji akan memilah dan membagi tugas tindak lanjut kepada masing-masing OPD,” tegasnya.
Salah satu kritik tajam disampaikan pada sektor pendapatan daerah yang dinilai belum optimal. DPRD menyadari bahwa tanpa peningkatan pendapatan, berbagai rencana strategis pembangunan akan sulit direalisasikan.
“Tanpa pendapatan, kita tidak bisa berbuat banyak. Banyak kebutuhan masyarakat, tapi kalau dana tidak ada, ya itu cuma jadi angan-angan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti mutu pendidikan di Kota Gorontalo. Peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas, disebut sebagai kebutuhan mendesak agar pembangunan sumber daya manusia berjalan berkelanjutan. Pendidikan dinilai harus menjadi investasi jangka panjang yang dirancang secara terukur.
Di sisi lain, sektor kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Irwan menekankan pentingnya perluasan akses layanan kesehatan, terutama bagi warga yang tidak tercakup dalam program BPJS.
“Selama ini masyarakat bergantung pada BPJS. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak terdaftar? Kami merekomendasikan adanya dana talangan dari pemerintah agar layanan dasar kesehatan tetap bisa diakses oleh seluruh warga,” kata Ketua DPRD.
Ia berharap dengan langkah ini dapat memperkuat peran DPRD sebagai pengawas yang proaktif, mendorong implementasi kebijakan secara nyata. Fokus pada pendapatan, pendidikan, dan kesehatan semoga tak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar terwujud dalam aksi yang dirasakan masyarakat.
