READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Senin (29/04), bertempat di Aula I DPRD Kota Gorontalo.
Rapat yang turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah ini menjadi momentum awal untuk mengevaluasi berbagai kebijakan strategis, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerapan sejumlah Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, yang memimpin jalannya rapat LKPJ, mengungkapkan bahwa salah satu poin yang menjadi sorotan adalah keluhan masyarakat terhadap tingginya tarif retribusi di pasar.
“Kami sudah turun langsung ke masyarakat, dan keluhan yang paling banyak muncul adalah soal kenaikan retribusi kios di Pasar Sentral,” ujar Herman.
Ia menuturkan, banyak pedagang menyampaikan keberatan atas besarnya tarif retribusi yang dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting bagi Pansus dan akan dibahas lebih lanjut untuk dievaluasi.
“Kalau setelah kita kaji ternyata itu benar-benar memberatkan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk kita evaluasi ulang. Kita ini kota religius, maka harus berpihak pada keadilan,” tegasnya.
Selain persoalan retribusi, pembahasan juga mencakup strategi peningkatan PAD serta peninjauan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
Rapat Pansus ini untuk sementara diskors dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Senin mendatang.
