READ.ID – DPRD Kota Gorontalo mempercepat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan menyusul surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/911/SJ tertanggal 11 Februari 2025. Perubahan ini diprioritaskan karena kepemimpinan daerah yang baru dilantik harus segera menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyebut percepatan ini sangat penting agar program-program pemerintah dapat segera dilaksanakan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Rapat paripurna pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pun telah digelar di Aula I DPRD Kota Gorontalo pada Selasa (11/06) sebagai langkah awal.
“Kita diberi waktu sampai minggu kedua Juni untuk memparipurnakan pengantar PPAS dan paling lambat minggu pertama Juli harus dilakukan penandatanganan. Ini harus dikejar agar program segera berjalan,” jelas Irwan saat diwawancarai usai rapat paripurna.
Irwan menekankan bahwa perubahan anggaran bukan soal memangkas dana, melainkan mengubah arah belanja dari yang konsumtif menjadi produktif. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dialihkan ke sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memotong anggaran, tapi mengubah arah belanja ke yang lebih bermanfaat. Dana tetap ada, tapi fokusnya berubah,” tegasnya.
Irwan mengakui refocusing ini mungkin akan berdampak pada sektor tertentu seperti perhotelan, restoran, dan transportasi, yang biasanya mendapat efek domino dari kegiatan seremonial pemerintah. Namun ia menegaskan, hal tersebut adalah bagian dari penyesuaian menuju tata kelola anggaran yang lebih berorientasi pada publik.
Meski terjadi perubahan alokasi belanja, Irwan memastikan bahwa pendapatan daerah saat ini masih berada dalam kondisi stabil. Hal ini memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program-program prioritas tanpa gangguan berarti.
“Alhamdulillah, pendapatan masih stabil. Jadi kegiatan pemerintah tetap bisa berjalan, terutama yang berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya
