READ.ID – Persoalan tenaga penunjang kinerja daerah (TPKD) Kota Gorontalo kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Dalam rapat kerja Komisi I DPRD bersama pemerintah daerah, pada Kamis (04/09), terungkap masih ada ratusan tenaga penunjang yang belum tercover dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Gorontalo, H. Darmawan Duming, mengungkapkan berdasarkan data yang disampaikan, jumlah TPKD yang masuk dalam database BKN sebanyak 2.148 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.382 orang sudah tercover, sementara 311 orang lainnya masih belum tercatat.
“Dari 311 tenaga penunjang itu, terbagi di sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya, di RS Aloesaboe terdapat 238 orang, di puskesmas 16 orang, tenaga abdi 35 orang, dan di Dinas Pendidikan ada 4 orang,” jelas Darmawan.
Selain itu, lanjutnya, masih terdapat 122 tenaga penunjang lain yang tidak masuk database karena sebelumnya telah melamar di luar daerah atau di instansi vertikal saat penerimaan CPNS. Kondisi ini membuat mereka tidak lagi bisa diinput ulang dalam sistem BKN.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar tetap memperjuangkan mereka. Siapa tahu BKN masih membuka ruang untuk dilakukan input ulang,” tegas Darmawan.
Meski begitu, DPRD tetap mengingatkan agar solusi yang ditempuh menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita sampaikan, jika memungkinkan, agar mereka juga diperjuangkan untuk mendapatkan kepastian status,” tambahnya.
Adapun 1.382 TPKD yang sudah tercover, menurut Darmawan, akan menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) mulai 1 Oktober 2025. Mereka resmi beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, sebelum nantinya secara bertahap beralih menjadi P3K penuh waktu.
