DPRD Minta Pengelolaan Potensi Wisata di Gorontalo Utara Harus Jelas

Wisata Gorontalo Utara

READ.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Djafar Ismail meminta pengelolaan potensi wisata di Gorontalo Utara harus jelas dan dilakukan secara profesional.

Menurut Djafar, kontribusi terhadap pengelolaan aset wisata yang ada di daerah harus jelas dan maksimal.

“Ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh DPRD Kabupaten Gorut terhadap pengeloaan setiap potensi wisata daerah” kata Djafar.

Kejelasan atas pengelolaan dan maksimal yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Djafar terutama terkait dengan sumbangsinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Berbicara PAD di Kabupaten Gorut, tentu masih sangat minim, dan untuk meningkatkannya tentu dengan cara memaksimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah yang salah satunya adalah pengelolaan potensi wisata daerah yang potensial” tegasnya.

Disisi lain Djafar mengatakan bahwa, kemampuan keuangan daerah akan sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di satu daerah. “Salah satu sumber pendapatan daerah yakni melalui PAD yang tentunya PAD tersebut sangat bergantung juga dari daerah terkait dengan managemen pengelolaan yang dilakukan terhadap setiap sumber PAD yang dimiliki,” ujar Djafar.

Salah satu hal yang selama ini nampak yakni terhadap potensi pariwisata yang memang Kabupaten Gorut memiliki sejumlah potensi yang potensial untuk dikelolah. “Hanya saja pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan sehingga dapat meningkatkan PAD” terangnya.

Terhadap beberapa pengelolaan potensi wisata daerah, ternyata dari hasil evaluasi dan memang kenyataan selama ini yang terjadi contohnya pada pengelolaan Pulau Saronde, PAD yang dihasilkan sangat minim.

“Sumber PAD dari pengelolaan wisata Pulau Saronde selama ini minim, sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan DPRD sangat mendukung perbaikan pengelolaan terhadap sejumlah potensi yang dimiliki tersebut” paparnya.

Sehingga kedepan terhadap PAD akan mengalami peningkatan sehingga kemampuan keuangan daerah juga meningkat yang nantinya akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan daerah.

(Adv/Read)

Baca berita kami lainnya di

Exit mobile version