READ.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf berharap usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke-2 di Gorontalo disetujui kementrian kesehatan (Kemenkes).
“Sekarang masuk pada tahap kedua ada permintaan PSBB. Mudah-mudahan ini segera akan di tindak lanjuti oleh kementrian,” ujar Paris dalam Musrembang bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, melalui Video Conference, Senin (27/4).
Politisi Golkar ini melihat, perkembangan penyebaran Covid-19 di Gorontalo bergerak cepat dan makin meningkat. Jika tidak mengambil langkah cepat, maka penularan dengan jumlah yang besar bisa terjadi.
“Pemberlakuan PSBB menjadi penting untuk memutus manta rantai penyebaran virus corona,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada 15 April 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo melayangkan permohonan PSBB kepada Menkes, tetapi mendapatkan penolakan.
Menurut Menkes, berdasarkan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Provinsi Gorontalo belum sesuai standar untuk pemberlakuan PSBB.
Akibat ditolaknya usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mengajukan PSBB yang kedua kalinya ke Kemenkes pada hari ini 27 April 2020.
Bentuk PSBB yang diajukan berupa penutupan total akses keluar masuk Gorontalo, baik darat, laut, maupun udara.
Pemerintah provinsi juga mengajukan pembatasan aktivitas masyarakat yang dimulai dari pukul 06.00-17.00 Wita. Pemberlakuan batasan waktu ini tidak membolehkan lagi adanya aktivitas di luar rumah jika di atas jam tersebut.
Dalam rapat tersebut, Paris juga menyatakan akan mendukung pemerintah dalam penyediaan dan pembahasan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pihaknya mengaku akan selalu siap dalam membahas usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah.
“Kurang lebih Rp 200 Miliar anggaran yang sudah kita siapkan. Kami siap lagi untuk membahas ini kalau ada usualan-usulan tambahan,” ungkapnya. (Adv/Aden/RL/Read)
