READ.ID – Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa (DNB) DPRD Provinsi Gorontalo Erwinsyah Ismail mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) perlu dievaluasi karena pasien Covid-19 terus meningkat.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi ini pun meminta kepada ketua DPRD agar segera melakukan rapat koordinasi antara badan anggaran atau pimpinan Komisi beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Gugus Tugas penanganan Covid-19.
“Rapat untuk membahas masalah yang timbul dari pemberlakuan PSBB. Karena anggaran sudah cukup besar dikeluarkan, tetapi sampai dengan hari ini terlalu banyak masalah yang timbul di lapangan,” tegas Erwin, Senin (02/06).
Erwin mengungkapkan, rapat koordinasi penting dilakukan karena pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo sudah dua kali laksanakan. Namun, evaluasi baik itu rencana kerja, pencapaian, target, dan pertanggungjawaban anggaran yang sudah di pakai belum juga laksanakan.
Politisi Demokrat ini menjelaskan, hal ini juga didukung oleh beberapa ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Permintaan ini juga ia sampaikan karena selain diprakarsai dirinya sebagai Ketua Fraksi DNB, Guntur Talib sebagai Sekretaris Fraksi DNB pun menyetujui hal tersebut.
Kata Erwin, banyak masalah yang timbul saat masa PSBB berlangsung. Selain lonjakan pasien Covid-19, dirinya pun mengonfirmasi terkait pos perbatasan antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kecamatan Atinggol yang Jebol.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengirim surat resmi untuk ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo agar segera melakukan rapat koordinasi.
“Perbatasan Atinggola sudah jebol. Posko kemarin sudah tidak ada yang berjaga. Ada apa ini. DPRD akan mempertanyakan ini semua. Kami harus melaksanakan fungsi pengawasan untuk semua itu,” katanya.(Adv/Aden/RL/Read)
