READ.ID – Erwinsyah Ismail kembali mengungkap alasan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara sampai dinilai abal-abal dan tak sesuai undang-undang.
Pernyataan ini disampaikannya saat menggelar konfernsi pers di Kantor DPD Demokrat Provinsi Gorontalo, Kamis (11/3/2021) malam.
Erwinsyah Ismail mengatakan hasil KLB Deli Serdang tidaklah sah. Kemudian tak memenuhi persyaratan yang ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
“Kami menolak KLB abal-abal yang berlangsung di Deli Serdang. Kenapa kami menolak? karena dalam KLB ada beberapa hal yang harus dipenuhi,” ungkap Erwin, sapaan akrabnya.
Syarat tersebut diantaranya dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Kemudian 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
“Dari situ saja sudah tidak memenuhi syarat formal. Syarat materialnya juga tidak. Kan, KLB bisa diadakan kecuali partai ada di dalam konflik. Sementara hari ini tidak ada konflik,” paparnya.
Tidak dipenuhinya syarat itu, kata Erwin, telah didiskusikan juga pengurus Demokrat saat dirinya dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudoyono (AHY) berkunjung ke Menkopolhukam serta KPU RI.
Di sisi lain, Erwin menyampaikan pelaksana KLB tersebut juga bukan dilaksanakan oleh pengurus DPP yang sah. Namun, diselanggarakan para kader yang sudah lama tidak berkecimpung dalam Demokrat.
“Mereka dalam KLB itu adalah orang-orang yang sudah dipecat dan sudah pindah partai kemudian pakai jas Demokrat,” jelas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini.
Saat ini, kata Erwin, DPD Demokrat Provinsi Gorontalo akan tetap bersama dengan Ketua Umum AHY. Diriya juga meminta kepada para kader Demokrat agar jangan takut diancam oleh siapapun.
Kepada pemerintah, dirinya juga meminta agar bisa bersikap objektif dalam melihat permasalahan ini.
Saat ditanya jika nanti KLB yang disahkan pemerintah nanti akan bagaimana sikapnya, ia menyebut hal itu tidak mungkin terjadi.
Namun demikian jika terjadi, dia mengatakan hal itu adalah sebuah kehancuran untuk demokrasi Indonesia.
“Bukan hanya Demokrat saja yang rugi, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini jelas, bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya.
(Aden/Read)
