READ.ID– Ketua Fraksi Nasdem Amanat DPRD Provinsi Gorontalo Yuriko Kamaru meminta pemerintah organisasi perangkat daerah (OPD), agar menjelaskan secara rinci tentang pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2020.
Hal ini menyusul adanya beberapa catatan dalam pertanggunjawaban tersebut yang tidak konsisten, yang dilaporkan.
Yuriko juga menyebut, jika pihaknya menemukan beberapa OPD yang tidak konsisten mencantumkan besaran anggaran.
“Terutama dinas PUPR dan Dinas Pendidikan,” ungkap Yuriko, baru-baru ini.
Menurutnya, setelah melihat alur dan diperiksa, mulai dari APBD Induk ke APBD-Perubahan kemudian di LKPJ dan sampai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dinilai berbeda anggarannya.
“Sehingga, patut kami pertanyakan apa yang terjadi, karena penganggaran harus konsisten sejak awal sampai akhir,” ujar Yuriko.
Selain menyoroti beberapa OPD tersebut, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap OPD-OPD yang tetap konsisten mencantumkan penganggarannya.
“Diantaranya Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata,” sambungnya.
Yuriko menambahkan, pihaknya tetap mengapresiasi hal ini, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah OPD, yakni soal penganggaranya tidak ada dalam APBD induk, APBD-P, LKPJ, namun ada dalam LRA ada anggarannya.
“Nah, tentunya ini menjadi bahan masukan untuk memperbaikinya,” pungkasnya.
(Rinto/Read)
