READ.ID – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Lukman Botutihe kritisi sikap Pemkab terkait penanganan COVID-19 di daerah itu.
“Tidak hanya terkait penanganan COVID-19 saja yang kita kritisi, termasuk persoalan kesejahteraan aparatur berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang tidak jelas akibat,” Kata Lukman Botutihe.
Secara lugas Lukman mengatakan Bupati perlu bersikap tegas dan cepat menyikapi kondisi daerah.
Ia menegaskan jika DPRD memiliki hak pengawasan dalam menjalankan fungsinya mengingatkan pemerintah kabupaten, termasuk DPRD memiliki kewajiban membela kepentingan rakyat.
Pemkab masih menggelar beberapa pertemuan melibatkan banyak orang, khususnya ASN, padahal sebelumnya, pihak medis setempat telah menyampaikan, terdapat orang dalam pengawasan (ODP) khususnya para ASN yang melakukan perjalanan dinas di luar daerah, seperti Manado, Jakarta dan Yogyakarta dan beberapa daerah terinfeksi lainnya.
Selanjutnya, sekolah-sekolah belum diliburkan hingga saat ini, padahal kerentanan penyebaran COVID-19 sangat potensial ada, baik dari para ASN yang melakukan perjalanan dinas di daerah-daerah terinfeksi, maupun kabupaten ini ada di lintas Sulawesi, sangat terbuka dimasuki siapa saja termasuk pelintas yang bisa saja menjadi pembawa virus.
Tidak hanya itu, belum ada penunjukan ketua gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19, padahal Sekretaris Daerah (Sekda) telah bekerja optimal.
“Pemkab masih memilih mempertahankan kegiatan yang akan mengumpulkan banyak orang, antaranya akan digelarnya kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Gorontalo di daerah ini,” Urainya. (RL/Read).
