READ.ID – Fraksi PDIP DPRD Gorontalo Utara, menyoroti latar belakang rendahnya persentase fisik pemerintah setempat yang berimbas pada presentasi keuangan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Gorontalo Utara Ariyati Polapa dalam penetapan Rancangan APBD tahun 2023 menjadi peraturan daerah.
“Pertama, penginputan dokumen penggunaan anggaran. Pengalaman tahun kemarin sudah bulan februari masih ada OPD yang belum ada DPA,” ujar Ariyati.
Selain itu soal penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan programnya.
“Karena itu sudah terjadwal lewat rencana operasional kegiatan,” ucapnya.
Selanjutnya, terkait penyusunan persyaratan teknis khusus untuk belanja modal. Tentu kata Ariyati ini harus dikontrol oleh unit kerja layanan pengadaan barang dan jasa.
“Karena disana sudah ada sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi sudah terbaca disana,” terangnya.
Terakhir, keterlambatan pelaksanaan pengelola program akibat belum ada legitimasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
“Sehingga DPA sudah ada, ROK sudah ada, persyaratan teknis sudah ada. Akan tetapi program belum bisa dimulai karena yang berperan untuk melaksanakan program belum ada legitimasi,” tukasnya.
