READ.ID — Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mendorong percepatan penguatan keamanan laut di wilayahnya. Langkah itu dibahas saat Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menerima kunjungan Kepala Zona Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksamana Bakamla Teguh Prasetya, Kamis 01/10/2026.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas koordinasi pengawasan perairan, tetapi juga diarahkan pada rencana pembangunan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara. Bagi pemerintah daerah, keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting mengingat karakter wilayah Gorontalo Utara yang memiliki kawasan pesisir luas dan berada pada posisi strategis perbatasan.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menyebut Gorut memiliki garis pantai sekitar 317 kilometer, 52 pulau dengan dua di antaranya berpenghuni, serta 78 desa pesisir dari total 123 desa. Kondisi geografis tersebut, menurutnya, membutuhkan sistem pengawasan laut yang kuat sekaligus terintegrasi.
“Dengan garis pantai yang panjang dan puluhan desa pesisir, keamanan laut menjadi sangat krusial. Kita menghadapi persoalan seperti destructive fishing, illegal fishing, penggunaan bom ikan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” ujar Thariq.
Ia mengatakan, penguatan keamanan laut tidak semata-mata berkaitan dengan pertahanan. Pengawasan yang memadai juga dibutuhkan untuk melindungi sumber daya kelautan, menjaga kawasan konservasi, serta membuka ruang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan sektor pariwisata.
Pulau Saronde, kata Thariq, menjadi salah satu contoh potensi wisata bahari yang telah dikenal luas. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mendorong pengembangan sejumlah kawasan konservasi dan wilayah pesisir dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Thariq turut memperkenalkan inovasi TEMANI LAUT, yang diarahkan pada pemulihan ekosistem melalui konsep “kamar-kamar ikan” sebagai ruang perlindungan dan reproduksi ikan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Zona Tengah Bakamla RI Laksamana Bakamla Teguh Prasetya menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi mengenai tugas Bakamla serta rencana penguatan kehadiran lembaga tersebut di wilayah Gorontalo Utara.
Dalam pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro memaparkan perkembangan rencana penyiapan lahan untuk pembangunan fasilitas Bakamla. Pemerintah daerah disebut telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial, namun masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan, terutama berkaitan dengan tata ruang serta status dan kepemilikan lahan.
Thariq meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak. Ia mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mengawal proses komunikasi, penyiapan lahan hingga tahapan pembangunan fasilitas Bakamla.
“Kita ingin setelah pertemuan ini tidak lagi terputus-putus. Kita sepakati pembentukan tim koordinasi penyiapan lahan dan pembangunan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo guna memperoleh dukungan terhadap rencana tersebut. Menurut Thariq, penguatan keamanan laut memiliki kepentingan yang melampaui batas administratif pemerintah kabupaten.
“Kita akan menyampaikan urgensi program ini kepada gubernur. Kita ingin ada dukungan bersama, karena ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi juga kepentingan negara,” katanya.
Thariq menegaskan, posisi Gorontalo Utara sebagai wilayah perbatasan membuat penguatan infrastruktur keamanan menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, Bakamla, pemerintah provinsi serta unsur pertahanan dan keamanan diharapkan dapat memperkuat pengawasan perairan sekaligus memberikan perlindungan terhadap sumber daya laut.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut, mulai dari pembentukan tim koordinasi penyiapan lahan, penguatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pembahasan kebutuhan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara.
“Keamanan laut harus kita lihat bukan hanya sebagai persoalan pertahanan, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun ekonomi, menjaga ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Thariq.
