READ.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, menggelar Press Conference APBN Lo Hulonthalo (ALCo), Kinerja Makro Fiskal untuk periode realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024.
Dihadiri Kepala Kantor Kanwil (Kakanwil) DJPb Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto, Kepala KPP Pratama, Kepala Seksi Pembendaharaan Bea dan Cukai, Kepala KPKNL, Kepala KPPN Provinsi Gorontalo, Kepala KPPN Marisa dan Regional Chief Economist, kegiatan tersebut membahas kondisi perekonomian Nasional hingga Regional .
Sebelumnya, Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adhan Wimbyarto menyampaikan, kinerja APBN Indonesia hingga 31 Agustus 2024 dari sisi Pendapatan negara telah mencapai sebesar Rp1.777,0 triliun atau mencapai 63,4 persen dari target, dan terdapat penurunan sebesar 2,5 persen secara year on year dan untuk belanja negara terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun, atau 58,1 persen dari pagu belanja sudah dibelanjakan. Realisasi belanja ini tumbuh sebesar 15,3 persen secara year on year.
“Dari pendapatan dan belanja di atas, APBN kita pada Agustus 2024 ini mengalami defisit sebesar Rp153,7 triliun, dengan keseimbangan primer sebesar Rp161,8 triliun,”ungkapnya Kamis (26/09/2024)
Selanjutnya, untuk pemulihan ekonomi regional, Adnan menjelaskan, masih terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, salah satu alat pengungkit pemulihan ekonomi yang masih berlangsung saat ini, yaitu dukungan kredit program KUR dan UMi.
Andan juga mengatakan, penyaluran KUR sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp405,88 miliar kepada 7.393 debitur. Dan Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran KUR sebesar Rp168 miliar atau 41,39 persen kepada 3.231 debitur.
“Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dengan penyaluran sebesar Rp223,80 M atau 55,14% dari keseluruhan penyaluran,”tuturnya
Adnan juga merangkan, perbedaan yang signifikan terkait jumlah debitur di masing-masing Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk, peluang usaha atau kemudahan untuk melakukan usaha serta tingkat produktivitas masyarakat antar daerah.
Ditambahkan Andan, disisi lain belum optimalnya perkembangan penyaluran UMi diindikasikan karena adanya irisan produk pembiayaan sejenis pada perbankan (KUR Supermikro).
“Belum adanya koperasi sebagai penyalur linkage dan calon debitur yang tertolak secara sistem pada SIKP yang sebagian besar disebabkan telah menerima pembiayaan lainnya seperti KUR,”pungkasnya
