Gorontalo Luncurkan Inovasi Takar untuk Transparansi Keuangan Partai Politik

READ.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi meluncurkan inovasi terbaru bernama Takar, sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik di daerah. Peluncuran ini dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, pada Jumat (23/8).

Takar merupakan singkatan dari Transparansi Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. Proyek ini digagas oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Haryanto Manan, sebagai respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Gorontalo.

Pj. Sekda Haris Tome dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran proyek Takar merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya Takar, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana hibah partai politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.

“Proyek Takar ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” tegas Haris.

Salah satu fitur unggulan dari proyek Takar adalah adanya sistem elektronik bantuan keuangan partai politik (E-Bakupar). Sistem ini dirancang untuk memudahkan partai politik dalam mengelola keuangan mereka secara transparan dan akuntabel. Melalui E-Bakupar, partai politik dapat membuat perencanaan keuangan, melakukan monitoring pengeluaran, serta membuat laporan keuangan.

Dengan adanya E-Bakupar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana hibah partai politik melalui platform online. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Kepala BKAD, Hariyanto Manan, berharap dengan adanya proyek Takar, kualitas pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Gorontalo dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, ia juga berharap agar proyek ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel.

Baca berita kami lainnya di

Exit mobile version