READ.ID,- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) yang digelar pada 9 April 2025 menyisakan ketegangan serius antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan manajemen BSG yang berpusat di Sulawesi Utara. Puncaknya, Pemerintah Kota Gorontalo dan sejumlah kepala daerah menyatakan penarikan dukungan terhadap BSG, menyusul tidak terpilihnya satu pun perwakilan dari Gorontalo dalam jajaran direksi maupun komisaris.
Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka mengkritik Gubernur Sulawesi Utara, yang dinilai gagal memahami makna keadilan dalam kemitraan antar daerah.
“Kalau dulu Gorontalo bisa berpisah dari Sulut sebagai provinsi, maka keluar dari bank yang tidak adil jauh lebih mudah,” tegas Dambea kepada media.
Menurutnya, filosofi “Torang Samua Basudara” yang selama ini dijunjung dalam kerjasama dua provinsi, tidak tercermin dalam keputusan RUPS yang dianggap diskriminatif. Ia menyatakan, persaudaraan tidak seharusnya dijadikan dalih untuk menutupi praktik yang tidak setara.
Langkah Gorontalo bukan sekadar retorika. Pemerintah Kota Gorontalo berencana memindahkan simpanan dana mereka sementara ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), sambil menjajaki rencana pembentukan bank daerah independen. Bahkan, Dambea menyebut nama Sandiaga Uno sebagai salah satu tokoh nasional yang akan diajak berdiskusi untuk menjadi investor dan mitra strategis dalam proyek ini.
Langkah ini turut didukung oleh sejumlah kepala daerah di Gorontalo, yang merasa sudah terlalu lama menjadi “mitra nominal” dalam BSG tanpa keterwakilan yang nyata.
“Sudah saatnya Gorontalo berdiri mandiri di sektor perbankan. Kami tidak menolak kerja sama, tetapi menolak ketimpangan,” tambah Dambea.
Sementara itu, pihak BSG dan Gubernur Sulawesi Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Gorontalo menarik diri. Namun pengamat menilai, dinamika ini bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam hubungan keuangan antar daerah, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya tergabung dalam kemitraan historis.
Langkah Gorontalo ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kolaborasi antar daerah hanya akan bertahan jika dibangun atas dasar keadilan, transparansi, dan kesetaraan, bukan sekadar slogan atau simbol budaya.******
