Gorut Kejar Perbaikan Kinerja Penurunan Stunting

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

READ.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting. Pembenahan tersebut dilakukan menyusul hasil penilaian kinerja tahun 2026 yang menempatkan Gorut pada posisi keenam dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi, terutama dalam memperbaiki kesesuaian data pelaporan dengan yang dilaksanakan di lapangan.

Sekretaris Bappeda Gorontalo Utara sekaligus anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (), Roni Damiti, mengatakan daerahnya tetap memiliki sejumlah capaian positif dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting. Menurutnya, hasil penilaian tersebut perlu dicermati secara menyeluruh agar perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan indikator yang ada.

“Kami menghormati seluruh pemberitaan dan sangat berterima kasih kepada insan pers yang terus mengingatkan kami agar tetap semangat bekerja,” ungkap Roni.

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5-8859-SJ tertanggal 10 November 2026, Gorontalo Utara memperoleh nilai 81,36 dengan kategori kinerja baik. Angka tersebut turun 6,26 poin dibandingkan penilaian tahun 2025 yang mencapai 87,62 dan mengantarkan Gorut pada peringkat kedua tingkat Provinsi Gorontalo.

Di sisi lain, sejumlah indikator pelayanan justru menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan evaluasi program gizi tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026, Gorut tercatat memiliki cakupan tertinggi dalam realisasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.

Capaian serupa juga terlihat pada pemantauan tumbuh kembang balita. Hasil evaluasi Kementerian Kesehatan menempatkan Gorontalo Utara sebagai daerah dengan cakupan tertinggi di tingkat provinsi untuk indikator tersebut.

Namun, capaian pelayanan itu belum sepenuhnya tercermin dalam hasil penilaian kinerja. TPPS Gorut melalui Dinas Kesehatan menemukan sejumlah perbedaan angka antara data program dan informasi yang tercatat dalam aplikasi Bangda.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah indikator pemberian PMT bagi ibu hamil. Selama ini, penginputan data hanya mencakup pemberian PMT yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, ibu hamil dapat masuk kategori penerima PMT pemulihan apabila mendapatkan PMT lokal selama 120 hari berturut-turut.

Ketidaksesuaian juga ditemukan pada indikator pemantauan pertumbuhan balita. Data pelaksanaan program menunjukkan cakupan sebesar 86,53 persen pada semester pertama, sedangkan aplikasi Bangda mencatat angka 31,76 persen.

Selain kedua indikator tersebut, TPPS turut mencermati pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil, khususnya terkait kesesuaian antara sasaran proyeksi dan jumlah sasaran riil. Data pelayanan antenatal care (ANC) juga terus diperbarui mengikuti perkembangan kunjungan ibu hamil di fasilitas kesehatan.

Roni menjelaskan, perbedaan angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui sinkronisasi data antara aplikasi Bangda dan realisasi pelayanan. Pengoptimalan penginputan melalui aplikasi SIGI Jikesga juga menjadi bagian dari upaya pembenahan pelaporan.

Dalam penilaian percepatan penurunan stunting, terdapat tiga komponen utama yang menjadi dasar pengukuran kinerja daerah. Pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota memiliki bobot 30 persen, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif sebesar 50 persen, serta kinerja konvergensi desa dengan bobot 20 persen.

Ketiga komponen tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.

Karena itu, Pemkab Gorontalo Utara tidak hanya berfokus pada pembenahan administrasi dan pelaporan, tetapi juga berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan kualitas intervensi kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita tetap berjalan optimal.

Roni menegaskan, setiap pemutakhiran data harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, capaian pelayanan di lapangan dapat tergambarkan secara akurat dalam sistem penilaian.

Melalui evaluasi dan pembenahan tersebut, Pemkab Gorontalo Utara optimistis dapat memperbaiki kinerja percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan prestasi pada penilaian periode berikutnya.

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60