READ.ID, – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020. Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.
“Tadi dipaparkan kemiskinan kita [Maret 2019] turun 0,31%. Setelah kami evaluasi, itu salah satunya dipengaruhi oleh pasar murah. Sehingga itu saya berharap kabupaten/kota mengambil bagian juga pada APBD 2020 untuk pasar murah. Kami akan evaluasi nanti [usulan APBD 2020 ke Pemprov],” pinta Gubernur Rusli pada perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7).
Terkait dengan program sosial, Gubernur Rusli menjelaskan bahwa pihaknya sejak dulu konsisten membantu rakyat miskin. Program pasar murah bahkan sudah bergulir sejak tahun 2015 lalu. Saat ini, pihaknya sedang mematangkan konsep Kartu Sembako Bersubsidi bagi warga miskin.
“Di Perubahan APBD 2019, kami tambahkan lagi anggaran sampai Desember 2019. Melalui Dinas Sosial kami tambah lagi program Kartu Sembako Bersubsidi. Sasarannya sudah ada bye name bye adress,” tambahnya.
Rusli berharap para Bupati dan Wali Kota bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan program secara bersama-sama sehingga penanganan kemiskinan di daerah bisa cepat ditekan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru penurunan kemiskinan di Gorontalo. Maret 2019 kemiskinan turun 0,31% menjadi 15,51% dibandingkan September 2018 sebesar 15,83%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 186,03 ribu orang, turun 2,27 ribu orang dibandingkan September 2018.***
Gubernur Gorontalo Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Pasar Murah
Read Also
Recommendation for You
READ.ID – Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dengan Grab Indonesia…
READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat sistem pengelolaan…