READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie perjuangkan nasib honorer ke pemerintah pusat dengan menemui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Carnavian di jakarta, Jumat (07/2).
Pertemuan dengan Mendagri itu diharapkan bisa memberi angin segar bagi eksistensi 4608 honorer di Pemprov Gorontalo. Sebab, mulai tahun ini ada pengurangan tenaga honorer yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018, dimana hanya ada dua jenis pegawai pemerintah yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya didampingi Pak Sekda dan tim sedang berjuang ke pemerintah pusat agar ada kejelasan nasib honorer di Pemprov Gorontalo. Saya mohon doa dan dukungannya,” buka Rusli Habibie.
Menurut Gubernur dua periode itu, eksistensi honorer di daerah masih sangat dibutuhkan. Utamanya menyangkut tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan. Pemprov juga sudah melakukan evaluasi terkait kebutuhan tenaga honorer untuk mengisi pekerjaan yang lowong di setiap OPD.
“Jadi tenaga honorer yang kita rekrut tahun ini benar-benar sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan di OPD. Mereka orang-orang yang mengisi pekerjaan teknis bukan lagi pekerjaan administrasi yang harusnya menjadi tugas PNS,” imbuhnya.
Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan tahun 2019 kemarin ada 4608 orang tenaga honorer. Sebanyak 1.575 orang berstatus guru tidak tetap (GTT). Sementara untuk PNS berjumlah 5.789 orang. (Adv/RL/Read)
