Gubernur Gorontalo: PSBB Bisa Jadi Dikombinasikan dengan Penerapan New Normal

Gorontalo PSBB New Normal
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa jadi akan direlaksasi dan dikombinasikan dengan penerapan new normal atau aktivitas normal baru.
banner 468x60

READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa jadi akan direlaksasi dan dikombinasikan dengan penerapan new normal atau aktivitas normal baru.

“Kami juga belum memastikan kalau PSBB akan di perpanjang atau tidak karena masih menunggu kajian tim teknis. Tapi bisa jadi PSBB kita relaksasi dan dikombinasikan dengan New normal,” ungkap Rusli saat diwawancarai awak media, Jumat (29/5/2020).


banner 468x60

Rusli juga mengaku belum mengetahui detail penerapan new normal di Gorontalo. Namun, Gubernur mengaku siap jika sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah pusat.

Menurutnya penerapan new normal untuk mendisiplinkan masyarakat merupakan budaya baru dalam hal interaksi sosial di tengah pandemi covid-19.

“Konsep dari Pak Presiden itu dengan melibatkan TNI dan Polri. Contohnya mal-mal kalo biasanya 100-200 orang mungkin cuma separuhnya dan itu gantian. Begitu juga dengan sekolah dan lainnya. Kalau sudah jelas perintah Pak Presiden dan pemerintah pusat kita sami’na wa atha’na (dengar dan taat) saja,” imbuhnya.

Rusli menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mulai mensosialisasikan penerapan new normal atau kehidupan normal baru di sejumlah daerah, termasuk Gorontalo.

“Semalam ada sosialisasi dari Pak Doni Monardo (Kepala BNPB) dengan timnya kepada para gubernur dan bupati wali kota (tentang penerapan PSBB). Kita akan lihat bagaimana teknisnya. Kalau dilihat dari sepintas, sama dengan protokol kesehatan yang ada,” kata Rusli.

Selain itu, gubernur juga membantah jika Gorontalo keluar dari provinsi yang menjadi percontohan penerapan new normal. Bahkan, ada kemungkinan Presiden Jokowi berkunjung ke Gorontalo untuk melihat penerapannya awal Juni 2020 nanti. Rencana itu belum bisa dipastikan menunggu konfirmasi dari pihak Istana Negara. (RL/Read/Pemprov)

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60
banner 728x90