READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menggodok skema baru terkait kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan bahwa kebijakan ini merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah di Gorontalo.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 1 April 2026, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa sistem kerja jarak jauh ini sebenarnya bukan merupakan hal yang asing bagi lingkungan pemerintah provinsi. Menurutnya, Pemprov Gorontalo telah mengimplementasikan kebijakan serupa sejak tahun lalu, sehingga secara teknis para pegawai sudah memiliki kesiapan mental dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Berdasarkan arahan terbaru dari Kemendagri, pemerintah daerah diminta untuk menerapkan WFH sebanyak satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat.
Namun, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui hasil kajian internal berencana untuk tetap mempertahankan hari Rabu sebagai hari WFH yang selama ini sudah berjalan efektif.
Guna menyelaraskan aturan pusat dan daerah, Gubernur Gusnar berencana mengusulkan jadwal WFH sebanyak dua hari dalam seminggu kepada Mendagri.
“Provinsi Sulawesi Utara saat ini menerapkan hari Rabu dan Kamis. Untuk Gorontalo, kami akan mengusulkan hari Rabu dan Jumat. Jika diperkenankan oleh pusat, jadwal inilah yang akan kita jalankan ke depan,” ungkap Gubernur di hadapan awak media.
Pertimbangan utama di balik penambahan durasi WFH ini adalah aspek efisiensi energi yang menjadi prioritas pemerintah. Gubernur menjelaskan bahwa pengurangan aktivitas di kantor terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan konsumsi listrik dan air secara kolektif, yang pada akhirnya dapat meringankan beban anggaran operasional kantor pemerintahan.
Lebih jauh lagi, Gubernur menekankan bahwa dalam konteks ekonomi terkini, WFH menjadi strategi jitu untuk penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Efisiensi ini terutama disasar pada penggunaan kendaraan dinas operasional. Sebagai tindak lanjut, Gubernur menginstruksikan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan mobilisasi bersama dalam satu kendaraan jika terdapat agenda kegiatan lapangan yang sama.
Sebagai penutup, kebijakan ini juga mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan bagi para aparatur. Pegawai yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kantor sangat dianjurkan untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda saat berangkat kerja.
Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini secara ketat sambil melakukan penghitungan akurat terhadap total efisiensi anggaran yang dihasilkan.
