READ.ID – Rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan mutasi baru bisa dilaksanakan setelah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) final disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini disampaikan Gusnar saat ditemui usai rapat bersama jajaran pemerintah provinsi, pada Rabu (10/09).
“Mutasi belum, karena SOTK masih konsultasi final dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita tunggu dulu agar jelas jumlahnya dan bagaimana nomenklaturnya. Kalau berubah, itu juga harus disesuaikan dengan perda,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov Gorontalo merancang perampingan SOTK dari 29 menjadi 27 organisasi.
Menurut Gusnar, perampingan ini dilakukan dengan cara penggabungan beberapa dinas dan badan.
Beberapa dinas yang rencananya akan digabung meliputi BKD, Badan Pengembangan SDM, Dukcapil, Dispora dan juga Dinas Pariwisata.
“Itu baru gambaran. Kita masih menunggu keputusan dari Kemendagri,” tegasnya.
Gusnar menambahkan, perubahan SOTK ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja birokrasi.
Ia mengakui masih ada kekurangan dalam pencapaian target pembangunan sehingga seluruh jajaran OPD perlu bekerja lebih keras.
“Semua perlu ditingkatkan, karena hasil evaluasi dari Inspektorat menunjukkan masih ada kekurangan. Target harus dicapai dengan kerja lebih serius,” pungkasnya.
