Oleh Redaksi Read.ID
Dalam lanskap politik daerah yang kerap terjebak pada seremoni dan pencitraan, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengambil jalan berbeda. Bulan Mei 2025 mencatat serangkaian langkah aktif yang tidak sekadar memenuhi protokol pemerintahan, tetapi juga menunjukkan politik pembangunan yang (setidaknya) mencoba lebih membumi.
Dari Popayato, wilayah paling barat Provinsi Gorontalo, Gusnar memulai safari birokrasi yang sarat pesan simbolik: bahwa negara hadir bahkan di titik terjauh. Tapi apakah kehadiran ini hanya ritual musiman atau benar-benar menyentuh jantung problem struktural masyarakat? Jawabannya, tergantung dari sudut mana kita melihat.
Popayato dan Politik Representasi
Mengawali Mei, Gusnar dan jajaran Pemerintah Provinsi turun langsung ke Popayato Timur. Ia tidak hanya membawa senyum birokrat, tetapi juga bantuan benih jagung, dukungan untuk posyandu, dan sistem penerimaan siswa baru. Publik menyambut. Media lokal meliput. Namun kritik mengemuka: benarkah ini solusi atau sekadar respons populis sesaat?
Langkahnya ke Popayato, wilayah yang selama ini seakan “tak terlihat” dari pusat provinsi merupakan pesan kuat: pembangunan tidak boleh berpusat. Tetapi bila hanya berhenti pada pembagian bantuan dan penyerahan simbolik, tanpa reformasi anggaran yang berpihak pada daerah pinggiran, itu hanya menjadi festival singkat.
SPMB dan Sekolah di Pinggiran
Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diluncurkan di SMA Negeri 1 Popayato Barat. Lokasi peluncuran bukan tanpa pesan: pendidikan adalah hak semua warga, bahkan mereka yang hidup di tepian. Gusnar menyebutnya sebagai “komitmen pemerataan akses.” Namun di balik itu, tantangan nyata tetap ada ketimpangan infrastruktur pendidikan, kekurangan guru, hingga minimnya dukungan digitalisasi.
Stunting, Angka, dan Politik Gizi
Gubernur juga terlihat aktif dalam agenda kesehatan. Program Gerakan Cegah Stunting diluncurkan dengan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk ibu hamil dan balita. Namun seperti kasus di banyak daerah lain, pertanyaannya bukan pada niat, tapi pada keberlanjutan: apakah intervensi ini masuk dalam perencanaan jangka panjang, atau hanya respons media atas indikator buruk?
APBD, Angka, dan Apresiasi Pusat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas serapan APBD Gorontalo. Tentu ini kabar baik, terutama dalam konteks nasional di mana banyak daerah justru lambat. Tetapi apakah serapan anggaran ini menyentuh isu-isu strategis? Apresiasi pusat kerap menilai kuantitas, bukan kualitas penggunaan anggaran.
Pertemuan Jakarta: Infrastruktur dan Sorgum
Langkah Gusnar bertemu Menteri PUPR dan PT Pertamina menunjukkan bahwa Gorontalo sedang bergerak ke ranah diplomasi pembangunan. Infrastruktur tetap menjadi isu klasik, dan ide bioetanol dari sorgum membuka percakapan baru tentang transisi energi dan pertanian alternatif.
Namun geliat ini belum menjadi perdebatan publik yang serius di Gorontalo. Belum ada forum akademik atau civil society yang cukup keras mengawal wacana sorgum atau bioetanol sebagai kebijakan jangka panjang. Di sinilah kelemahan pembangunan teknokratis yang belum cukup demokratis.
Refleksi: Gusnar di Antara Dua Dunia
Gusnar Ismail sedang memainkan peran di antara dua dunia: sebagai Penjabat Gubernur yang dibatasi waktu dan sebagai pemimpin yang dituntut menyusun fondasi jangka panjang. Ia tampak luwes bermain di panggung simbolik—dari peluncuran SPMB, penyerahan bantuan stunting, hingga melepas jemaah haji. Tapi ia juga mencoba menapak ke substansi: infrastruktur, energi alternatif, dan pemerataan akses.
Pertanyaannya: apakah langkah-langkah ini cukup kuat untuk melampaui politik acara dan menjadi fondasi pembangunan inklusif di Gorontalo?
Waktu akan menjawab. Tapi Mei 2025 menjadi catatan awal bahwa Gusnar tidak sekadar hadir, ia bergerak, menyapa, dan (mungkin) mencoba membentuk arah baru.
