Hadapi Sesumbar Benny Wenda, Pengamat Politik Sarankan Kemenlu Aktif Komunikasi Dengan Negara Tetangga di Pasifik

Benny Wenda

READ.ID – Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu merespon secara berlebihan terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang diinisiasi Benny Wenda dari Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Buktinya, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Read.id di Jakarta, Sabtu (5/12), ada faksi lain dibumi Cendrawasih itu seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang menolak atau tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut. “Jadi, klaim faksi Benny Wenda tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat Papua.”

Dilihat dari hukum internasional, lanjut Jamil, demikian pengamat ini akrab disapa, deklarasi tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum, apalagi berimplikasi kepada pengakuan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah harus meresponnya lebih terukur agar tidak menjadi bola.liar yang menguntungkan faksi Benny Wenda.

Untuk itu, ungakp Jamil, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu mengintensifkan lagi diplomasi ke negara-negara sahabat dan yang selama ini berseberangan dengan Indonesia mengenai Papua seperti Fiji, Vanuatu dan negara-negara kecil di Pacifik dimana kelompok Benny Wenda mencari dukungan buat Papua.

Bahkan, lanjut Jamil, diplomasi tersebut perlu diperluas Indonesia untuk meyakinkan negera-negara di dunia tentang keadaan di Papua yang sebenarnya dan apa-apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Papua.

Untuk internal, kata pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunikasi&Riset Kehumasan tersebut kiranya pendekatan kesejahteraan yang selama ini diterapkan di Papua perlu dievaluasi, setidaknya perlu diketahui kesejahteraan semacam apa yang diinginkan warga Papua.

Hal itu perlu dilakukan agar diketahui apakah sama kesejahteraan yang dimaksud Pemerintah Pusat dengan apa yang diinginkan warga Papua? Kalau tidak, seyogyanya Pemerintah Pusat mengubah pengertian kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud warga Papua.

Dengan semikian, kesejahteraan yang dimaksud benar-benar menggunakan pendekatan dari akar rumput, bukan dari atas yang dipaksanakan ke bawah.

Hal lain juga perlu dilakukan evaluasi terhadap kunjungan berulang kali yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua selama ini. Setidaknya, perlu diketahui apa saja dampaknya kepada warga Papua, khususnya kesetiaan kepada negeri tercinta dari kunjungan presiden itu.

“Ini perlu dicermati mengingat pada Pilpres 2019 mayoritas warga Papua memilih Jokowi. Pilihan tersebut idealnya sejalan dengan kecintaan warga Papua kepada negeri tercinta,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. ( AT )