READ.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengapresiasi respon cepat komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam menanggapi keluhan masyarakat penerima manfaat penanaman mangrove di Gorut.
“Saya memberikan apresiasi atas respon cepat dari pihak komisi II dalam memfasilitasi pertemuan dengan turut menghadirkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango, untuk mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari masyarakat,” ujar Hamzah, Selasa (19/1/2021).
Hamzah meminta agar keluhan warga itu dapat ditanggapi oleh pihak komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pasalnya, terkait program padat karya atas penanaman mangrove di Gorut, oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango merupakan mitra kerja dari komisi II.
Sehingga, Hamzah melihat persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat Gorontalo Utara perlu diselesaikan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik, melalui RDP di DPRD Provinsi Gorontalo.
“Nah, setelah kami mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh semua pihak, terlihat bahwa konflik yang terjadi merupakan murni antara masing-masing ketua kelompok penerima manfaat penanaman mangrove dengan para anggotanya,” jelas Hamzah, Selasa (19/1/2021).
Politisi Golkar ini menilai, konflik yang terjadi tidak ada sangkut paut dengan pihak pelaksana BPDASHL Bone Bolango.
Terbukti, kata Hamzah, semua menyangkut keuangan dan program, dalam kegiatan padat karya mangrove tersebut, telah disalurkan tanpa ada potongan sedikit pun dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Prinsipnya, kami memohon agar jika masih ada hak-hak anggota yang belum selesai, agar segera diselesaikan oleh para pengurus,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Groontalo, Mohammad Nasir Majid mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung dilapangan terkait keluhan masyarakat Gorontalo Utara.
Menurutnya, pengecekan ini untuk meyakinkan apakah persoalan tersebut datang dari pihak BPDASHL Bone Bolango, dari pihak masing-masing kelompok, ataupun dari pihak manapun.
Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Gorontalo Utara, Nasir pun akan ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.
“Melihat dari masalah yang dihadapi masyarakat Gorontalo Utara, kami pun akan turun di Kabupaten Pohuwato untuk meninjau program kegiatan padat karya mangrove yang sama pula,” tutup politisi Gerindra ini.
(Rinto/Read)
