READ.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menegaskan pentingnya penataan sistem parkir di wilayah perkotaan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menutup potensi kebocoran retribusi.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Gorontalo, Selasa (24/06), yang digelar di halaman Rumah Dinas Wali Kota. Apel tersebut menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan penertiban dan pendataan ulang seluruh juru parkir di lapangan.
Dalam arahannya, Adhan menyoroti lemahnya sistem pengawasan parkir serta ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dan jumlah setoran yang diterima pemerintah daerah.
“Saya heran, ada juru parkir yang hanya menyetor Rp60 ribu per hari. Padahal kondisi lapangan sangat ramai. Ini harus dibenahi,” tegas Adhan.
Ia menyebut bahwa sektor parkir memiliki potensi besar untuk menopang PAD, namun harus ditata dengan lebih serius dan dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau ditata dengan baik dan diawasi, ini akan sangat membantu pembiayaan pembangunan kota,” tambahnya.
Usai apel, Satpol PP Kota Gorontalo bersama Dinas Perhubungan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban awal. Kepala Satpol PP, Mulki Datau, mengatakan bahwa selama ini pihaknya banyak menemukan pelanggaran, termasuk petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa.
“Ketika masyarakat membayar parkir, harus diberikan karcis resmi. Kalau tidak, itu termasuk pungutan liar dan tidak masuk sebagai retribusi sah ke kas daerah,” jelas Mulki saat diwawancarai di sela-sela penertiban.
Ia menegaskan bahwa mulai ke depan seluruh transaksi parkir wajib disertai dengan karcis. Pihaknya juga akan menerbitkan imbauan resmi kepada masyarakat agar ikut mengawasi dan menolak jika tidak diberi karcis.
“Kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendukung penataan parkir yang tertib, transparan, dan adil,” tutupnya.
