READ.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie, memonitor pola koordinasi antara satuan kerja dalam penanganan dan penanggulangan bencana di daerah-daerah.
Salah satu daerah yang didatangangi Idah dalam Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII yaitu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Idah yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) UU Penanggulangan Bencana, menjelaskan selama ini pola koordinasi kerap menjadi sorotan dalam penanggulangan bencana. Yakni Koordinasi antara BNPB, BPBD, Kemensos dan Dinas Sosial, juga pemeritah daerah.
Hal itu juga kata Idah menjadi salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007.
“Jadi kami mengecek daerah-daerah yang kerap terjadi bencana termasuk Kabupaten Cianjur ini. Penting untuk mengetahui pola koordinasi yang dilakukan, juga kendala-kendalanya,” ucap Idah.
Sehingga bagi Idah, hal tersebut menjadi masukkan guna revisi UU Penanganan dan Penanggulangan Bencana. Serta menjadi pelajaran bagi penanganan bencana di Gorontalo.
Hal menarik menurutnya, bagaimana manajemen logisitik dalam penanganan bencana. Sebab ada banyak kendala saat bencana terjadi, pertama lokasi bencana yang cukup jauh dari akses jalan utama, terputusnya jalur akses ke lokasi bencana. Kedua, sumber daya manusia dan alat transportasi.
Selain itu, saat di Cianjur Idah turut menyalurkan bantuan dari Komisi VIII dan Kemensos berupa 240 makanan siap saji, 120 paket makanan anak, 50 paket kidsware juga foodware dan lainnya.
Terkait makanan siap saji, Idah menekankan kepada para petugas dan relawan penanggulangan bencana, untuk mengajarkan para korban bencana cara mengolah makanan siap saji dengan jelas agar bisa dimakan.
“Makanan siap saji ini teknologi baru, dimana ada nasi dan lauk pauknya dalam satu paket. Bisa langsung diolah di kota makanan siap saji itu. Cara mengolahnya harus sesuai petunjuk, agar hasilnya bisa dimakan dengan baik. Ini penting bagi para petugas atau relawan bisa mengolahnya dan bisa mengajarkan kepada penerima bantuan, sehingga bisa dimakan,” jelas Idah.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, terkait bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, sejak awal Komisi VIII DPR RI telah langsung bergerak mendesak Kemensos terutama Menteri Sosial, BNPB untuk turun langsung melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana.
Di Sumedang menurutnya, sebagian pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI telah turun langsung mengecek kondisi terakhir evakuasi korban bencana alam.
“Saya sangat berduka dengan bencana yang terjadi di Sumedang, Sulbar dan Kalsel. Ketika terjadi bencana, yang kami lakukan pertama adalah mendesak BNPB dan Kemensos untuk bergerak langsung dengan jaringan di daerah seperti BNPB dan Dinas Sosial untuk evakuasi korban dan bantuan. Kami monitor dan kemudian turun untuk melihat langsung penanganan bencana yang berlangsung. Ini juga kami lakukan untuk Sulbar dan Kalsel,” pungkas Idah.
(RL/Read)
