READ.ID – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang Natal, Tahun Baru (Nataru) serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2027.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ancaman fenomena El Niño kategori sangat kuat yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan sinergi antarpihak menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Berdasarkan data inflasi September 2026, Provinsi Gorontalo mencatat inflasi tahunan sebesar 5,46 persen (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi kumulatif sejak Januari hingga September 2026 mencapai 4,44 persen (year-to-date/ytd).
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi pada September, dengan andil sebesar 1,46 poin persentase.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian BI dan TPID untuk memperkuat pemantauan harga serta memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga.
Upaya pengendalian inflasi ini juga mengacu pada pengalaman Gorontalo sepanjang 2025 yang mendapat pengakuan melalui TPID Awards 2026. Capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat koordinasi menghadapi tantangan iklim dan dinamika pasokan pangan ke depan.
Komitmen itu kembali diperkuat melalui forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua yang berlangsung pada 23 Oktober 2026 di Makassar.
Forum tersebut dihadiri Menteri Pertanian, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pertemuan itu membahas penguatan langkah bersama untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan konektivitas distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan di Kawasan Timur Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, BI dan TPID Gorontalo akan mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan bantuan pangan.
Sementara itu, ketersediaan pasokan diperkuat melalui gerakan menanam atau Agro Mopomulo di halaman rumah, perluasan kerja sama antardaerah (KAD), serta dukungan sarana produksi pertanian.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID mendorong fasilitasi penyaluran pangan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Adapun komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi TPID, rapat tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN, pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Penguatan langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi risiko kenaikan harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, antisipasi mulai diarahkan pada kebutuhan pangan untuk Ramadan dan Idulfitri 2027.
Pemantauan akan difokuskan pada kecukupan stok komoditas strategis, perkembangan harga, dan kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
BI dan TPID Gorontalo juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan serta memanfaatkan bahan pangan alternatif yang tersedia sebagai bagian dari diversifikasi konsumsi.
Di sisi lain, pedagang dan distributor diharapkan turut menjaga kewajaran harga sehingga upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga di tengah tantangan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan menjelang akhir tahun.
