READ.ID – Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo memberikan catatan khusus lembaga pemerintahan terkait kesediaaan dan kemampuan untuk melaporkan adanya penyimpangan khususnya adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut dikatakan Iswanta, Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo saat menghadiri rilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) lembaga negara hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (1/10).
“Yang masih menjadi catatan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah terkait dengan whistle blower atau kesediaaan dan kemampuan untuk melaporkan adanya penyimpangan khususnya adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Iswanta.
Mantan Asisten Administrasi Pemprov Gorontalo ini juga menambahkan, para ASN baik dari level pimpinan sampai dengan staf untuk melaporkan adanya gratifikasi terkait dengan jabatan sebagai ASN.
Ketiga yaitu terkait dengan pungutan liar (pungli) dimana hal ini masih perlu ditekan adanya praktek – praktek pungli.
Meski begitu Pemerintah Provinsi Gorontalo patut berbangga karena mendapatkan peringkat keempat Provinsi dengan nilai integritas tertinggi menurut hasil survei KPK.
Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan selama setahun penuh mulai Juli 2017 hingga Juli 2018. Survei dilakukan terhadap 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden ahli.
Iswanta berharap dengan adanya hasil Survei Penilaian Integritas ini, menjadi pemacu bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan integritas. (RL/Read.id)
