(Refleksi Atas Tulisan MR dengan Judul “Pohuwato, Kesalahan Pejabat dan Jaringan Terorisme”)
READ.ID – Tak ada hal yang menarik untuk dijadikan bahan kajian ataupun pijakan Pemerintah Gorontalo dari ulasan Makmun Rasyid (MR), yang tayang di media sangkhalifah.co dengan judul “Pohuwato, Kesalahan Pejabat dan Jaringan Terorisme”.
MR menunjukkan keakuan dirinya lewat ulasan tersebut kepada publik, utamanya di Gorontalo, lebih khusus di Pohuwato, dalam hal merespon penangkapan 7 terduga terorisme di Kabupaten Pohuwato. Ia seolah-olah lebih paham Gorontalo, ketimbang pejabat Gorontalo dalam upaya membangun kewaspadaan terkait Jaringan Terorisme yang masuk ke Gorontalo.
MR perlu melihat jernih setiap peristiwa di Gorontalo dengan baik, tanpa menjustifikasi pihak-pihak tertentu. Apalagi sampai menyimpulkan bahwa pejabat di Gorontalo salah dalam upaya penangan terorisme di Gorontalo. MR tidak mengulas dengan apik, dari berbagai pendekatan-pendekatan lain dalam melihat Gorontalo.
Meski menjadi tempat singgah para teroris, mengapa gorontalo bukan target utama mereka untuk melancarkan aksi yang sangat bertentangan dengan agama dan kebudayaan? MR tidak menyentuh hal itu, sementara ada dimana dia saat kejadian menghebohkan terkait teroris sejak 2015, 2016, dan 2017, di Gorontalo? Mungkin masih tidur.
Apa respon MR terkait penangkapan oleh Densus 88 Mabes Polri pada tahun 2015 di Gorontalo, terhadap anak buah Santoso, yang menyamar sebagai pekerja kuli, yang diduga kuat ia ahli merakit bom itu? Ada juga Nanang Kosim, yang ditembak densus 88 di cilegon –Banten pada tahun yang sama, ternyata pernah menetap selama 3 bulan di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
Selain itu, pada tahun 2016 ada pindahan narapidana (napi) teroris dari Jakarta ke Lapas II Gorontalo, yang bernama Muhamad Akbar alias Sarwo dan ke Lapas Boalemo, yang bernama Imran alias Abi Ahmad, yang saat itu ditempatkan disana dan berbaur dengan terpidana lainnya. Penempatan ini bertujuan untuk deradikalisasi. MR mengabaikan pihak lain semacam FKPT pada soal ini.
MR mestinya utuh melihat upaya-upaya pemerintah, utamanya pejabat-pejabat Gorontalo dalam merespon setiap kejadian yang mengemparkan di Gorontalo, termasuk peristiwa-persitiwa penangkapan terhadap terduga teroris di Gorontalo sejak 2015 silam.
MR terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan, bahwa pernyataan Wakil Gubernur Idris Rahim itu telah mewakili keseluruhan pejabat di Gorontalo, termasuk di Pohuwato itu sendiri.
Mestinya, MR berkaca lebih jauh tentang upaya pemerintah untuk mengatasi persolaan yang disoalkan MR. Bukan menyimpulkan dengan cepat peristiwa ini, lalu ia sedang berada di kejauhan sana. Sebab upaya penanggulangan terorisme, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo itu sendiri.
Ada beberapa lembaga terkait yang mengurusi dan fokus pada penanganan dan pencegehana terorisme, misalnya saja BNPT yang punya kepanjangan tangan di daerah yang disebut dengan FKPT. Kenapa MR tidak focus menyoal kerja BNPT, FKPT dan Institusi lainnya yang focus pada kerja-kerja seperti ini?.
MR konon katanya Intektual itu dan banyak berjejaring, ternyata dengan mudah sekali menyimpulkan peristiwa-peristiwa di Gorontalo dari kejauhan. Untuk melihat setiap peristiwa, MR harus hadir utuh dan sadar penuh atas setipa peristiwa, agar tak mudah menyalahkan pejabat Gorontalo, sekelas Wakil Gubernur. MR juga perlu menguasai keadaban di Gorontalo, bahwa ‘menuduh’ pejabat tinggi di daerah tak berdasar ada sebuah kekeliruan yang justeru tak berdasar.
Mari kita cermati kutipan Wakil Gubernur itu; “Radikalisme dan Terorisme ini tentunya merupakan musuh kita bersama. Insya Allah paham-paham seperti itu tidak ada di Provinsi Gorontalo”, kata Wagub Idris Rahim seperti di kutip MR dalam ulasannya.
Kalau MR fokus pada peryataan Wagub ini, bagi penulis adalah fatal dua belas. Sebab yang dimaksud oleh Wagub disni, bahwa tidak ada orang Gorontalo yang terpapar teroris. Apalagi jika dilihat jejak-jejak adanya penangkapan sejak 2015 silam, belum ada rilis resmi orang Gorontalo yang terlibat jaringan teroris. Ini maksud seorang Wagub dalam pertnyataan itu.
Jika sekelas MR menyanggahi keyakinan pejabat Gorontalo sekelas Wagub Gorontalo yang dilapisi berbagai instrumen yang sangat fasih memberikan informasi terkait jaringan terorisme di Gorontalo, maka bisa gugur ke-intelektual-an MR. Sebab yang disanggahi pejabat Gorontalo, yang bukan sekelasnya, dan punya banyak kanal informasi terkait keberadaan maupun perkembangan jaringan teroris di Gorontalo.
Wagub dua periode dan mantan panglima ASN itu, bukan kelas Felix Siau ataupun tokoh kontra terhadap negara. Mengamati sepak terjang MR selama ini, saya kurang yakin atas gagasannya dalam menanggapi berbagai isu keagamaan lainnya, termasuk perlawanannya terhadap kelompok eks Hizbuh Tahrir.
MR juga perlu pendalaman atas masuknya HTI di Gorontalo sejak 2005. Siapa saja tokoh dibalik masuknya kelompok ini. Bukan asal mencomot begitu saja hasil penelitian orang lain, lalu MR dengan begitu ‘sok tahu’ tentang keberadaan mereka. Sudahkah MR melakukan penelitian secara langsung, sejak tahun 2005 dan atau pasca HTI di bubarkaan pemerintah di Gorontalo? Sejauh mana upaya MR dalam merespon maraknya dakwah eks HTI di Gorontalo saat ini? Bisa saja, MR tidak tahu menahu soal ini. Ia tidak fokus pada apa yang ia kerjakan, terkait perlawanan terhadap eks Hizbuh Tharir di Gorontalo maupun di luar sana. Mampukah MR membeberkan para Tokoh Gorontalo pro Khilaffah?
Kerangka MR melihat Gorontalo hanya sebatas pada pendekatan nasional, bukan bersifat lokal. MR perlu meyakini, bahwa adat Gorontalo turut andil dalam merespon Terorisme. Sebab terorisme tidak hanya bertentangan dengan Agama dan Kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan Adat Gorontalo.
MR dalam ulasannya, terlihat cermat memetakan letak geografis Pohuwato, bahwa dengan adanya pengunungan atau bukit-bukit yang ada di daerah itu merupakan tempat yang nyaman bagi Terorisme di Gorontalo. Apakah MR tidak keliru, bahwa sebelum para teroris ditangkap dibeberapa tempat di luar Gorontalo, mereka juga nyaman dan aman sebelumnya? Itu petanda bahwa Gorontalo bukan satu-satunya tempat persembunyian kelompok teroris . Dan Ini juga mengindikasikan, bahwa daerah adat ini sangat dilindungi dari upaya-upaya kekacauan, seperti terorisme. Apakah MR ingin melihat sang Ju Panggola hadir mengatasi kekacauan? Sebagaiman sang Aulia berjanji, ketika Gorontalo ditimpa kekecauan, maka ia akan hadir secepat Kilat. MR perlu mayakini keyakinan orang Gorontalo, jika merasa ia adalah orang Gorontalo secara utuh.
Dan jika ada orang Gorontalo, yang ikut-ikut dalam aksi terorisme, termasuk terlibat didalamnya, maka kutukan akan menimpanya, sebagaimana adat di Gorontalo menguraikan itu. Banyak kekeliriuan MR dalam melihat peristiwa ini. Membaca ulasanya tidak perlu berulang-ulang. Dari awal hingga akhir saja, tak ada yang bisa dipetik agar Gorontalo terbebas dari kedatangan kelompok teroris belakangan ini.
Meski tak beririsan langsung dengan Wagub Gorontalo dan meyakini ia pun tidak mengenal saya, maka kalangan lain pun diharapkan untuk dapat meluruskan padangan MR dalam melihat pejabat Gorontalo yang dinilai keliru itu.
Akhirul kalam, dalam sanggahan ini, saya tidak tertarik menyanggahi pencanangan Desa Damai yang disematkan pada Desa Banuroja, yang jelas-jelas Desa ini sudah Damai sejak Almagfurlah KH Abdul Gafir Nawawi merintis Desa itu. Mestinya, program ini diarahkan pada desa lainnya. Tapi saya hanya sekedar bertanya kepada MR melalui sanggahan ini, mengapa pertemanan saya di FB dihapus? Sampai saat ini, saya masih diselimuti pertanyaan mengapa MR hilang dari pertemanan di FB. Sudikah MR menjelaskannya?.
Penulis: Djemi Radji, 29 November 2020
