READ.ID– Wali Kota Marten Taha menjadi tamu kehormatan pada ajang internasional perhimpunan para pimpinan kota di asean atau Asean Mayors Forum (AMF), yang dilaksanakan selama dua hari di Jakarta, yakni 1-2 Agustus 2023.
Kegiatan yang mengusung tema urgensi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjawab tantangan regional, global tersebut, menjadi undangan yang kedua kalinya dihadiri oleh Wali Kota Marten Taha.
Selain itu, Marten Taha juga dipercaya untuk memberikan materi sharing bestpractice terkait pengembangan ekonomi hijau.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyampaikan bahwa, dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) ia menitik beratkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs.
Marten Taha menyebutkan, pada tahun 2022 Kota Gorontalo berhasil meraih rata – rata pencapaian SPM berada pada angka 88,69 persen. Antara lain, yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimilasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle).
Marten Taha menilai, jika ekonomi hijau juga memiliki cakapun yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yakni dengan memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Saat ini, kata Marten Taha, bahwa Kota Gorontalo memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada, pemerintah kota gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan.
“Nah, Alhamdulilah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022”, ujar Marten Taha.
Disamping itu, bentuk keseriusan pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga uni eropa Cric (Climate Resilient and Inclusive Cities).
Marten Taha menjelaskan, Cric memilih Kota Gorontalo sebagai percontohan dari 10 kota diindonesia dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Lebih lanjut, Marten Taha juga mengusulkan tiga rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pertama, berupa pengembangan ekonomi lokal. menurutnya cara ini dapat mempercepat tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktifitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah.
“Sehingga, dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan”, jelasnya.
Kedua, Reformasi Birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Termasuk, dalam memudahkan pengurusan ijin usaha dengan standard pelayanan cepat murah dan ramah.
“Dan yang tidak kalah penting adalah Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM”, kata Wali Kota.
Sehingga, Wali Kota memastikan jika para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan guna pengembangan usaha.
Menariknya, pemaparan materi yang disampaikan Wali Kota tersebut, mendapat apresiasi dari para undangan perwakilan negara asean, dengan bahasa inggrisnya yang begitu fasih.
Sebelumnya, dalam pertemuan ASEAN Mayors Forum, materi dibagi dalam lima bidang penting. Pertama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, kedua Transformasi Digital, ketiga Kota Tangguh dan Aksi Iklim, keempat Lokalisasi SDGs dan terakhir adalah bidang Mobilitas Berkelanjutan untuk Percepatan Kota Nol Bersih Emisi. (Rinto/Read)
