READ.ID– Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mematangkan dukungan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo pada 20–25 Juni 2026.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rangkaian kunjungan konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Kamis (5/2/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan pangan dan penggerak ekonomi daerah.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah pematangan dukungan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan PENAS KTNA XVII Tahun 2026. Dalam pertemuan di KKP, Aryanto Husain menyerahkan langsung Surat Gubernur Gorontalo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait permohonan dukungan pelaksanaan agenda nasional tersebut.
Pihak KKP menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PENAS KTNA XVII 2026 serta berkomitmen untuk mengintensifkan koordinasi lintas unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
PENAS KTNA XVII 2026 direncanakan mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, dengan menghadirkan berbagai inovasi dan teknologi perikanan, antara lain sistem budidaya modern, percepatan produksi komoditas unggulan, serta penerapan standar jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan.
Selain membahas persiapan PENAS, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mengkonsultasikan program strategis penguatan daya saing dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan Gorontalo. Pembahasan difokuskan pada pengembangan infrastruktur rantai dingin (cold chain) melalui pembangunan pabrik es dan cold storage, percepatan sertifikasi mutu bagi unit pengolahan ikan skala UMKM, serta perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah seperti tuna, tongkol, cakalang, dan rumput laut. Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan proposal bisnis pembangunan pabrik es portabel kepada pihak KKP.
Koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP terkait progres Program Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Gorontalo. Program ini diarahkan sebagai upaya penataan kawasan pesisir yang terintegrasi, tidak hanya melalui pembangunan sarana dan prasarana perikanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Rangkaian kunjungan selanjutnya dilaksanakan di Bappenas untuk membahas penguatan ekonomi biru, khususnya integrasi program Blue Carbon dan implementasi Proyek LAUTRA di wilayah pesisir Gorontalo. Pembahasan ini menitikberatkan pada pemanfaatan ekosistem mangrove dan lamun sebagai aset ekologis yang memiliki nilai ekonomi, sekaligus mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Selain itu, isu lingkungan laut juga menjadi perhatian melalui penguatan sinergi pelaksanaan Program SEBASA (Laut Bebas Sampah). Program ini diharapkan dapat melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir secara aktif dalam menjaga kebersihan laut, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sampah pesisir.
Melalui rangkaian konsultasi dan koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan pelaksanaan PENAS KTNA XVII Tahun 2026 serta mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Gorontalo.
