READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo memberikan klarifikasi terkait beredarnya akun Facebook dengan nama Gorontalo Bisa yang menggunakan logo Kota. Akun tersebut dipastikan bukan merupakan kanal resmi milik Pemkot, meski telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat atau mengelola akun dengan nama tersebut. “Pemerintah Kota memang punya akun resmi, tapi namanya adalah Pemkot Gorontalo, menggunakan logo resmi daerah dan foto Wali Kota serta Wakil Wali Kota,” jelas Hadi kepada media.
Ia menyatakan bahwa isi dan postingan dari akun Gorontalo Bisa tidak mencerminkan kebijakan, program, atau sikap resmi dari Pemerintah Kota Gorontalo. “Masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya terhadap akun yang tidak jelas identitasnya, apalagi jika mengatasnamakan pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi menyoroti beberapa unggahan akun tersebut yang dinilai mendukung perilaku transgender. Ia menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung oleh Pemerintah Kota.
“Pemkot justru saat ini sangat serius dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan, mendorong kegiatan religius, dan memberantas berbagai bentuk kemaksiatan. Kami tidak pernah mendukung perilaku transgender, apalagi jika sudah melampaui batas kaidah agama. Pemerintah juga tidak akan memberikan ruang atau fasilitas untuk kegiatan seperti itu,” kata Hadi.
Akun Gorontalo Bisa sempat menjadi viral di media sosial setelah memposting sejumlah konten yang dianggap mendukung komunitas transgender. Kehebohan semakin meluas karena akun tersebut menggunakan logo Kota Gorontalo sebagai foto profil, sehingga memunculkan asumsi bahwa akun tersebut merupakan bagian dari institusi resmi.
Atas kejadian ini, Pemerintah Kota Gorontalo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi di media sosial, serta memastikan keaslian akun sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.
“Logo yang digunakan memang logo daerah milik masyarakat. Namun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka jelas itu bukan akun milik Pemerintah Kota. Kami akan terus berupaya menjaga ruang digital tetap sehat dan mendidik,” tutup Hadi
