TanggalApril 10, 2021

Kaleidoskop Oktober: Pandemi dan Demo UU Cipta Kerja Warnai Gorontalo

Dokumentasi Kaleidoskop Gorontalo

READ.ID – Dalam Kaleidoskop bulan Oktober 2020, pandemi Covid-19 dan demonstrasi penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja mewarnai Provinsi Gorontalo.

Menanggapi hal itu, Gubernur Gorontalo bersama jajaran serta unsur Forkopimda, sigap membaca keadaan dengan melakukan pertemuan yang mengundang perwakilan mahasiswa, tokoh masyarakat, LSM, tokoh agama, pelajar dan organisasi lainnya.

Langkah Gubernur pun mendapat pujian dan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu kepala daerah dengan ide yang sangat aktif dalam penanganan unjuk rasa.

Di bulan Oktober, berbagai kegiatan rapat atau pertemuan mulai banyak dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah dan swasta melalui virtual dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

1 Oktober 2020

Pemerintah Kota Gorontalo Segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan itu diminta oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai menggelar rapat terbatas dengan Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Kapolda Gorontalo Irjen Akhmad Wiyagus, Danrem Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, Kajati Jaja Subagja serta unsur forkopimda lainnya, Kamis (1/10/2020).

“Tadi kami sudah rapat dengan melihat perkembangan Covid-19 di Kota Gorontalo sudah cukup tinggi, maka saya perintahkan pak wali kota segera bikin PSBB. Hari ini suratnya kita proses,” jelas Rusli.

2 Oktober 2020

Guna menekan penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat, Gubernur Gorontalo mengeluarkan instruksi untuk tidak mengizinkan aktivitas keramaian umum dengan mengumpulkan massa.

Instruksi nomor 180/HUKUM-ORG/1164/X/2020 itu ditujukan kepada para bupati dan wali kota, Kamis (1/10/2020).

“Untuk sementara waktu tidak mengizinkan masyarakat melaksanakan kegiatan termasuk hajatan, pesta, resepsi keluarga dan lain-lain. Pertemuan sosial, budaya dan keagamaan dalam bentuk seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang sejenis. Kegiatan konser musik, festival dan pameran,” bunyi poin pertama instruksi gubernur tersebut.

Instruksi Gubernur Gorontalo itu mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. Tembusan disampaikan kepada Mendagri, Wakil Gubernur, Kapolda Gorontalo, Danrem 133/Nani Wartabone, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2 Oktober 2020

Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menggelar pemusnahan barang bukti minuman keras beralkohol di SPN Polda Gorontalo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Kamis (1/10/2020).

Pemusnahan ditandai dengan melubangi karung yang berisi 33.342 liter miras cap tikus serta penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti.

33.342 liter miras ini merupakan hasil operasi selama semester II. Sebagian besar miras lokal jenis cap tikus ini diselundupkan dari daerah tetangga Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berhasil digagalkan aparat.

Jika dirupiahkan, barang haram itu bernilai Rp2,2 miliar.

5 Oktober 2020

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membantu pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

Idris menilai, sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Gorontalo, TNI bersama Polri secara bahu membahu membantu Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota mendisplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

6 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Gorontalo sepakat menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencengahan dan Pengendalian Covid-19.

Persetujuan terhadap Ranperda tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur H.Idris Rahim dan pimpinan DPRD Paris RA. Jusuf, pada Rapat Paripurna, Selasa (06/10/2020).

“Kita tahu bersama ranperda ini telah dibahas panitia khusus dan jajaran pemerintah daerah dan pada saat ini telah mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk beroleh nomor register peraturan daerah,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat menyampaikan pendapat akhir Gubernur Gorontalo.

7 Oktober 2020

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monarno memuji penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

Menurutnya penanganan Covid-19 sudah cukup bagus dengan tingginya tingkat kesembuhan pasien positif.

“Menurut saya penanganan Covid-19 di Gorontalo sudah cukup bagus ya, angka kesembuhan termasuk paling tinggi walaupun angka kematian cukup relatif masih bisa ditekan. Apabila pasien dalam kondisi ringan jangan sampe masuk stasus sedang atau berat nah ini harus bisa ditekan nanti,” ucap Doni saat diwawancarai usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah se-Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (7/10/2020).

7 Oktober 2020

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dodi Monarno menyerahkan bantuan penanganan Covid-19 untuk Provinsi Gorontalo.

Bantuan yang diterima oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu diserahkan usai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah se Gorontalo, Rabu (7/10/2020).

Bantuan yang diserahkan berupa dua unit ventilator serta VCR, RNA dan VTM masing-masing 2.000 test.

Ada juga bantuan APD 15.000 buah, masker N95 10.000 buah dan masker kain 500.000 buah.

7 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyinkronkan program pembangunan yang akan dibiayai melalui dana APBD dan APBN kementrian/lembaga tahun 2021.

Hasilnya cukup menggembirakan di mana program infrastruktur yang teranggarkan di PAGU APBN mencapai Rp1,5 Triliun.

PAGU Indikatif senilai Rp1,5 triliun tersebar di empat balai di bawah Kementrian PUPR yakni Satuan Kerja non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Gorontalo sebesar Rp370,6 miliar dan Balai Pengembangan Prasarana Wilayah Gorontalo Rp209,1 miliar.

Ada juga untuk Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Gorontalo senilai Rp318,3 miliar dan Balai Wilayah Sungai Gorontalo Rp621,4 miliar.

11 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memfasilitasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), paguyuban dan Aliansi Pembela Rakyat Gorontalo untuk melakukan kajian tentang isi undang undang cipta kerja yang menuai pro kontra di masyarakat.

Cara itu menurut Rusli lebih elegan dibandingkan harus demonstrasi turun ke jalan dan berpotensi merugikan banyak pihak.

“Solusi dari saya, kita kaji poin per poin, pasal per pasal dari undang-undang ini. Apa yang tidak sesuai karena Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, berbeda budaya dan lain sebagainya. Kalau perlu Tim pengkaji ini saya SK-kan,” ucap Rusli saat berdialog dengan perwakilan BEM se-Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (11/10/2020).

Rusli mengusulkan agar tim pengkaji terdiri dari semua elemen baik dari akademisi, aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan perwakilan dari Polda, Korem 133 Nani Wartabone, Kejaksaan dan Kanwil Kumham.

13 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memuji kinerja Yudi Noviandi sebagai pejabat lama Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama menjabat di Gorontalo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam serah terima jabatan Kepala Balai POM Gorontalo di aula kantor Balai POM, Selasa (13/10/2020).

Menurut Rusli, dalam penanganan Covid-19 di Gorontalo, BPOM memiliki andil cukup besar.

Laboratorium BPOM merupakan lokasi pertama pengujian spesimen pasien Covid-19 yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup canggih.

Ada ruang bio sefety cabinet sebagai tempat kerja untuk melindungi penguji dari risiko kontaminasi. Ada juga automatic extraction robotic untuk mengambil RNA atau asam ribonukleat.

13 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak berbagai pihak terlebih kalangan mahasiswa, untuk melakukan kajian tentang isi undang-undang cipta kerja dengan “kepala dingin”.

Kepala dingin yang dimaksud Rusli adalah dengan tidak adanya tindakan anarkis saat menyampaikan aksi protes terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

“Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo, tapi tolong jangan anarkis. Bakar-bakar fasilitas umum, saling lempar batu, itu yang rugi siapa? Saya juga ini pernah menjadi mahasiswa, pernah ikuti-ikut demo seperti ini, tapi tidak anarkis. Coba mari kita musyawarah, beberapa waktu lalu kan sudah saya undang teman-teman BEM se Gorontalo, kita akan kaji poin per poin, pasal per pasal dari undang-undang ini,” ungkap Rusli pada dialog interaktif di RRI Gorontalo, Rabu (13/10/2020).

Rusli mengakui hingga hari ini dirinya belum menerima secara resmi isi dari draft UU Cipta Karya tersebut.

Sehingga jika ia diminta langsung untuk menolak UU Cipta Karya ini, belum bisa dilakukan.

13 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan pembangunan ruas jalan Pilolalenga – Biluhu Tengah sepanjang tujuh kilometer akan rampung pada akhir tahun ini.

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai meninjau pekerjaan ruas jalan Pilolalenga – Biluhu Tengah di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/10/2020).

Ruas jalan Pilolalenga – Biluhu Tengah sebelumnya merupakan jalan kabupaten yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo ke Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2017.

Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bongomeme, Dungaliyo, dan Biluhu tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 sebesar Rp15,9 miliar.

13 Oktober 2020

Provinsi Goromtalo menjadi tuan rumah pencanangan Kampung Siaga Bencana yang digelar oleh Kementrian Sosial RI, Kamis 15 Oktober 2020.

Pencanangan yang akan disiarkan dan diikuti oleh daerah lain secara daring ini dipusatkan di Halaman Rujab Gubernur Gorontalo.

“Gorontalo ini kan termasuk yang rawan bencana yaa, dan kami punya program untuk kampung siaga bencana, bantuan santunan ahli waris yang meninggal karena bencana dan bantuan barang barang kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana,” jelas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Kemensos RI, Muhamad Safii Nasution, Rabu (13/10/2020).

14 Oktober 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi cara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam menyikapi demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini dikatakan Tito pada Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual, yang juga diikuti oleh Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba, Rabu (14/10/2020).

“Saya lihat Gubernur Gorontalo sangat aktif dalam penanganan unjuk rasa, yang dilaksanakan secara informal dalam bentuk diskusi santai bersama mahasiswa dan aliansi masyarakat, ini sangat saya apresiasi. Beberapa daerah juga saya apresiasi, karena cukup aktif dalam proses penanganan menghadapi unjuk rasa penolakan disahkannya UU Cipta Kerja,” ungkap Tito.

15 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait cara dirinya menyikapi demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Saya kan harus laporan, pak Kapolda, pak Danrem, pak Kajati, semua unsur Forkopimda harus melaporkan kegiatan-kegiatan kemarin ke masing-masing atasan. Saya, atasan saya langsung ya pak Mendagri, setiap minggu saya upload. Jadi ya, terima kasih, dan selalu saya mengikuti petunjuk, alhamdulillah mahasiswa juga mendengar,” ucap Rusli Habibie yang diwawancarai media di sela-sela kegiatannya menghadiri Hari Anti Narkotika Internasional tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (15/10/2020).

16 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan komitmennya untuk pembangunan Kantor Bawaslu provinsi.

Hal itu disampaikan Gubernur Rusli saat menerima audiensi Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro di Rujab Gubernur, Kamis (16/10/2020).

“Lahannya kita sudah hibahkan. Tadinya kita siapkan di Tamalate, cuma di situ banyak perkantoran strategis kita hawatir terjadi apa apa. Akhirnya kita hibahkan yang di Kecamatan Sipatana kurang lebih satu hektar. Di sana untuk kantor Bawaslu dan KPU,” ujar Gubernur Rusli usai pertemuan.

16 Oktober 2020

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik pada triwulan III tahun 2020 mencapai 74,93 persen.

Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 64,68 persen. Capaian tersebut juga diikuti oleh realisasi keuangan yang mencapai angka 63,18 persen dari target sebesar 59 persen.

“Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerjanya masih lebih tinggi tahun ini. Pada triwulan III tahun 2019, realisasi fisik kita hanya sebesar 71,89 persen dan keuangan 61,34 persen. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, namun realisasi kita tetap terpacu,” ungkap Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) triwulan III tahun 2020 secara virtual yang berlangsung di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Jumat (16/10/2020).

16 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mengembangkan aplikasi Elektronik Jaring Pengaman Sosial atau e-JPS.

Sagita menjelaskan, aplikasi e-JPS menggunakan basis data yang diinput dari kabupaten/kota yang isinya berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta data Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dikatakannya, pada awalnya aplikasi itu hanya digunakan untuk pelaporan terkait pelaksanaan pemberian bantuan JPS, namun ke depan akan dikembangkan menjadi aplikasi untuk seluruh program kemiskinan.

20 Oktober 2020

Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang pada Triwulan II tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,27 persen.

Angka itu jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang berada pada posisi 4,05 persen.

“Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ini adalah yang terendah sejak Provinsi Gorontalo berdiri pada tahun 2020,” ungkap Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat menjadi keynote speaker pada webinar Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan yang digelar oleh Kantor Perwakilan BI Gorontalo bekerja sama dengan ISEI Provinsi Gorontalo secara virtual, di ruang kerja Wagub, Selasa (20/10/2020).

20 Oktober 2020

Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanggulangan banjir di Provinsi Gorontalo terus dimatangkan.

Kementrian PUPR sebagai salah satu kementrian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya sudah memberikan masukan poin-poin yang akan dikerjakan.

“Perpresnya sudah dibicarakan dengan beberapa menteri, dan pak menteri PUPR sudah menyurat resmi ke Bappenas. Ada poin-poin yang diusulkan di situ. Diharapkan Perpres Penanggulangan banjir di Gorontalo ini dipercepat akhir Oktober atau awal November,” ucap Gubernur Rusli usai pertemuan.

22 Oktober 2020

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menerima bantuan sarana prasarana kesehatan berupa ventilator atau alat bantu pernapasan dari PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang merupakan anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold Tbk.

Bantuan dua unit ventilator tersebut diserahkan secara simbolis oleh Senior Manager External Affairs PT. PETS, Bambang Wijonarko, di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Kamis (22/10/2020).

Idris mengutarakan, bantuan alat kesehatan sangat dibutuhkan Pemprov Gorontalo dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Menurutnya, refocussing dan realokasi dana APBD yang ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan belumlah cukup, karena di saat yang bersamaan pemerintah juga harus membantu warga yang terkena dampak Covid-19 melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta stimulus bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

22 Oktober 2020

Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Imanuddin mengapresiasi aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relative minim, namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Pak Asdep menilai Gorontalo lebih maju reformasi birokrasinya jika dibandingkan dengan daerah lain yang APBD relatif lebih besar. Menurut beliau aspek kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci sukses tidaknya reformasi birokrasi dijalankan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba usai mengikuti Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar secara daring, Kamis (22/10/2020).

22 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi Gorontalo dinobatkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di kawasan Sulawesi tahun 2020.

Penghargaan diberikan kepada provinsi dan kabupaten kota yang dipandang terbaik dalam hal inovasi-inovasi untuk menekan inflasi di daerah.

“Alhamdulillah hari ini saya menerima penghargaan TPID terbaik untuk kawasan Sulawesi. Atasnama pemerintah dan seluruh masyarakat Gorontalo saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras khususnya menekan inflasi di daerah,” kata Gubernur Gorontalo usai menerima penghargaan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/10/2020).

23 Oktober 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Perda yang terdiri dari 11 bab dan 23 pasal tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 14 Oktober 2020.

“Tujuan Perda ini agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika itu tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang sudah diatur dalam Perda ini,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin kegiatan sosialisasi di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Jumat (23/10/2020).

26 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin operasi gabungan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Operasi diawali dengan apel pelepasan satuan tugas di depan rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (26/10/2020).

“Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyrakat, TNI-Polri, forkopimda, tokoh masyarakat, mahasiswa yang kompak bahu membahu untuk memutus penularan Covid-19 ini. Terbukti sekarang Gorontalo tertinggi tingkat kesembuhannya di Indonesia,” ucap Rusli dalam arahannya.

27 Oktober 2020

Tujuh Fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD ke-37 dalam rangka pembicaraan tingkat satu terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (27/10/2020).

Dalam pandangan umumnya, beberapa Fraksi menyetujui Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dengan memberikan beberapa catatan.

Seperti halnya Fraksi Nasdem Amanat dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi, Yuriko Kamaru, yang meminta penjelasan tentang pinjaman daerah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta penjabaran secara detail program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang anggarannya bersumber dari dana PEN.

Fraksi Nasdem Amanat juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan subsidi biaya makan dan minum bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

28 Oktober 2020

Memperingati hari Sumpah Pemuda ke-92, sekaligus mengajak para pemuda untuk turut menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menyerahkan secara simbolis masker kepada ketua KNPI Provinsi Gorontalo Ghalieb Lahidjun, yang disaksikan Forkopimda Provinsi Gorontalo dan peserta dari organisasi kepemudaan dalam kegiatan pelepasan tim sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020, di halaman rudis gubernur, Rabu (28/10/2020).

29 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dianugerahi gelar Datuk Sri dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kamis (29/10/2020).

Gelar tersebut berbarengan dengan dipercayakan Datuk Sri Rusli sebagai Ketua Dunia Muslim Dunia Islam (DMDI) Provinsi Gorontalo.

Dipilihnya Datuk Sri Rusli Habibie sebagai ketua DMDI karena dinilai sebagai tokoh panutan dan berpengaruh nasional.

Selain menjabat gubernur dua periode, Gorontalo juga memiliki populasi warga muslim terbesar dengan persentase lebih kurang 97 persen.

29 Oktober 2020

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mempromosikan pariwisata daerah di Pulau Sumatera.

Rusli datang ditemani istri Idah Syahidah bersama komunitas otomotif JKMPC di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2020).

“Kita punya wisata alam yang sangat indah. Di Gorontalo ada wisata Hiu paus di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Jaraknya tidak jauh dari pusat Kota Gorontalo. Untuk bisa melihat hiu paus dari dekat cukup naik perahu dari bibir pantai dengan jarak sekitar 15 meter,” ucap Rusli.

29 Oktober 2020

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku terkesan dengan kiprah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Menurutnya, Rusli merupakan pemimpin yang cerdas layaknya tokoh-tokoh Gorontalo lainnya yang terkenal di kancah nasional.

“Kita tau banyak orang Gorontalo yang sukses, nah beliau ini adalah keponakannya pak BJ Habibie. Kalau soal kecerdasan tidak diragukan lagi. Pak BJ Habibie memang lahir di Pare-Pare, tapi aslinya orang Gorontalo,” ujar Herman saat menyambut kunjungan Gubernur Rusli di Griya Agung, Rumah Jabatan Gubernur di Palembang, Kamis (29/10/2020).

(RL/Read)