READ.ID – Kejujuran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diragukan.
LHKPN oleh Suharso Monoarfa dengan jumlah sekitar Rp 84 juta ini diragukan oleh Nizar Dahlan yang juga merupakan Kader Partai Persatuan Pembangun (PPP).
Menurut Nizar Dahlan, laporan kekayaan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sangatlah tidak masuk akal dan diragukan kejujurannya.
Mengingat Suharso dikenal seorang pengusaha dan telah lama menduduki jabatan publik, baik di legislatif maupun di eksekutif.
“Oleh karena itu, patut diduga LHKPN tidak benar. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan penelitian kejanggalan LHKPN terlapor,” kata Nizar Dahlan dalam laporannya ke KPK RI.
Nizar menyampaikan dirinya sebagai kader senior PPP dan merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009 sangat peduli dengan masa depan partai.
“Sehingga kami merasa perlu untuk malakukan langkah-langkah penyelamatan partai warisan ulama dan mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk bersedia untuk memberikan keterangan atas laporan ini,” katanya.
Tak hanya itu, kunjungan Suharso Monoarfa ke sejumlah daerah dengan menaiki pesawat jet juga turut dipermasalahkan.
Menurut Nizar, informasi di LHKPN yang dilaporkan Suharso pada tahun 2018 sebesar Rp 84.279.899.
“Karenanya tidak mungkin untuk menyewa pesawat jet pribadi, mengingat jumlah hartanya hanya Rp 84.279.899,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha dalam penyampaiannya di beberapa media mengatakan penggunaan pesawat jet tersebut tak menggunakan dana partai atau PPN/Bappenas.
Menurut Tamliha, pesawat yang ditumpangi itu adalah pinjaman dari kawan-kawan Suharso.
Ia mengatakan mereka meminjami fasilitas itu karena padatnya kegiatan Suharso di tengah terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai.
“Kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitas Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai,” kata Syaifullah Tamliha.
(RL/Read)
