READ.ID – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, memberikan apresiasi atas kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, selama tiga bulan masa kepemimpinannya. Hal ini disampaikan setelah Yusharto melakukan evaluasi kinerja Pj. Gubernur pada Selasa (10/9/2024).
Dalam evaluasi tersebut, Rudy Salahuddin memaparkan 10 indikator prioritas yang telah dicapainya, serta 106 indikator kinerja lainnya yang mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fokus utama kepemimpinan Rudy, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, adalah pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada.
Yusharto Huntoyungo memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih oleh Rudy Salahuddin. Namun, ia juga memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk perbaikan ke depan. Salah satu saran yang disampaikan adalah agar Pj. Gubernur dapat mendorong inovasi yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil, seperti penerapan konsep K3 (Kandang, Kolam, Kebun) dan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern.
“Inovasi seperti K3 dan RPH modern ini sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan peternakan,” ujar Yusharto.
Selain itu, Yusharto juga mendorong agar Pj. Gubernur dapat menginisiasi terbentuknya kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus di Gorontalo. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Beberapa catatan yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah terkait kelengkapan data pada beberapa indikator kinerja, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi. Tim penyusun laporan diminta untuk segera melengkapi data-data tersebut.
Sebagai penutup, Yusharto mengingatkan pentingnya peran Pj. Gubernur dalam memonitor dan memfasilitasi kebijakan yang ada di tingkat kabupaten/kota, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, ia menyarankan agar penyesuaian tarif PDAM di kabupaten/kota ditunda sementara waktu mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
