READ.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail menilai mutasi ataupun roling pejabat yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) belum lama ini diduga tidak berdasarkan analisis jabatan yang maksimal.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorut, Djafar Ismail menegaskan bahwa, masih banyak sebenarnya aparatur yang dari sisi kepangkatan maupun masa kerja mereka lebih dari para pejabat yang dilantik tersebut.
“Sehubungan dengan pelantikan jabatan yang baru saja dilakukan tersebut ditenggarai hanya terjadi karena proses suka tidak suka, tidak memperhatikan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para aparatur yang ada” ungkap Djafar kepada awak media, Senin (07/6/2021).
Menurut Djafar, banyak pegawai yang dari sisi masa kerja yang belum terlalu lama dan juga dari sisi kepangkatannya masih rendah, telah menempati jabatan.
“Sementara atau dibandingkan dengan pegawai lainnya, ada yang dari sisi kepangkatan justru lebih tinggi dari yang memegang jabatan, kalau dari sisi masa kerja, justru mereka juga yang lebih lama bahkan sejak Gorut terbentuk mereka telah mengabdi di daerah ini” tegasnya.
Hal ini menandakan bahwa ada dugaan terhadap keberadaan para pegawai yang dapat saja dikatakan senior kata Djafar yang terabaikan, dibandingkan dengan para pegawai yang dapat dikatakan belum lama.
“Tentunya DPRD juga harus bertanggungjawab dengan kondisi yang terjadi saat ini, DPRD tidak bisa berdiam diri, karena ini gejala yang tidak baik bagi pembangunan daerah,” ujar Djafar.
Dan untuk itu, rencananya DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan mutasi dan pelantikan pejabat yang beru saja dilaksanakan tersebut.
“Dan setiap instansi yang diundang, harus hadir dan tidak boleh hanya mengirim wakilnya. Karena kami akan meminta keterangan langsung” tandasnya.
(WM/Read)
