READ.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar, Hamzah Sidik Djibran, kembali melontarkan kritik tajam terkait maraknya aktivitas pengangkutan kayu yang dinilai mengabaikan keselamatan lalu lintas. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD ke-38, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Ia menyampaikan bahwa aktivitas kendaraan milik perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan muatan melebihi kapasitas tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.
Selain itu, mantan Presiden BEM Universitas Islam Bandung tersebut menilai aktivitas tersebut turut mempercepat kerusakan infrastruktur jalan milik daerah.
Lebih jauh, selain menyoroti persoalan truk overload, Hamzah juga menyinggung keberadaan tenaga kerja asing di Gorontalo Utara. Ia mengungkapkan adanya kasus warga negara asing yang sebelumnya telah dideportasi oleh pihak imigrasi, menjadi perhatian serius dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
Ia juga mendorong Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan imigrasi, kepolisian, kejaksaan, hingga Kesbangpol untuk turun langsung melakukan pengawasan di lapangan.
Tak hanya itu, Komisi I DPRD turut menyoroti aktivitas perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dinilai perlu diawasi lebih ketat. Pemerintah daerah diminta tidak ragu memanggil, mengevaluasi, hingga menindak perusahaan yang terbukti melanggar regulasi, terutama terkait kelebihan kapasitas angkutan kayu.
DPRD juga mendesak penertiban kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Gorontalo Utara namun tidak memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. Kondisi ini dinilai merugikan, terlebih jika aktivitas tersebut justru mempercepat kerusakan fasilitas umum.
Hamzah bahkan mengultimatum pemerintah daerah untuk bersikap tegas. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak anti terhadap investasi, namun investasi harus memberikan manfaat nyata bagi daerah baik melalui pajak, retribusi, maupun penyerapan tenaga kerja lokal.
Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal juga menjadi sorotan. DPRD meminta pengawasan langsung dilakukan guna memastikan perusahaan benar-benar memprioritaskan masyarakat Gorontalo Utara dalam perekrutan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan rusak akibat aktivitas perusahaan, khususnya di Kecamatan Tomilito. Sejumlah dokumen kerusakan jalan telah diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai bukti awal.
Rapat paripurna tersebut menghasilkan catatan penting bagi pemerintah daerah. DPRD menegaskan bahwa investasi harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur daerah.
