READ.ID – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019, tinggal beberapa bulan mendatang, namun sejumlah pimpinan Partai Politik baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota terus membangun komunikasi politik untuk membangun satu kekuatan koalisi parlemen.
Pertanyaan terbesar masyarakat saat ini adalah untuk apa Koalisi partai di parlemen ? apa keuntungan masyarakat dari koalisi besar yang dibentuk ?
Juru bicara Koalisi NKRI Hamid Kuna menjelaskan bahwa, hari ini delapan pimpinan Partai Politik (Parpol) untuk DPRD tingkat Provinsi Gorontalo sepakat berkoalisi dan sudah tandatangani bersama yaitu Partai Golkar, PPP, Demokrat, Hanura, PKS, PDI-Perjuangan, PKB dan Gerindra.
“Kita semua ini memang berteman dan hubungan ini cukup baik, Koalisi NKRI ini terbangun bukan hanya karena soal itu tapi terpenting adalah untuk mengawal program pemerintah provinsi itu sendiri yang pro terhadap kepentingan rakyat,” tegas Hamid Kuna.
Hamid Kuna menjelaskan Delapan partai ini bukan hanya sekedar nama Koalisi NKRI, tapi tugas dan tujuan utamannya adalah akan mengawal pemerintah sekaligus mengkritisi apabila ada program yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
“Ini gagasan kita bersama, selain itu juga karena partai ini memiliki visi yang sama untuk membangun Provinsi Gorontalo,” imbuhnya.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa, masyarakat menjadi prioritas dari terbentuknya koalisi ini, sebab apapun program pemerintah selagi membela untuk kepentingan rakyat maka koalisi besar ini ada disitu,” terangnya.
Mungkin publik berpendapat bahwa, koalisi ini tentu ada maksud dan tujuan untuk kepentingan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tiga daerah tahun mendatang.
Hamid Kuna menjelaskan jika Koalisi NKRI di tingkat provinsi tidak menjamin bisa diikuti oleh DPRD tingkat kabupaten/kota, semua tergantung komunikasi yang dibangun oleh pimpinan partai politik.
“Namun saya berharap apa yang telah disepakati dan dibentuk oleh pimpinan partai politik untuk DPRD Provinsi Gorontalo bisa menjadi contoh dan diikuti oleh Kabupaten/Kota lainnya,” urainya.
“Tidak ada ruginya juga membangun koalisi, selama untuk kepentingan rakyat, silahkan saja, namun kalau ada program yang tidak pro terhadap kebijakan rakyat ya dikritisi,” tegas Hamid.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPW PPP Nelson Pomalingo, bahwa terkait dengan koalisi besar Delapan partai untuk DPRD tingkat Provinsi Gorontalo, bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya.
Apa yang dilakukan di tingkat provinsi bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota namun itu semua bisa tercapi bisa juga tidak sebab setiap daerah dalam membangun koalisi memiliki problem yang berbeda, contohnya PPP di Gorontalo Utara hanya dua kursi, agak berbeda kondisinya dengan di Kabupaten Gorontalo dan di tingkat provinsi.
“Melihat bagaimana kondisi partai yang ada disetiap daerah,” tegas Nelson.
Akan tetapi dengan koalisi sejumlah partai ini tentu yang dilihat adalah kepentingan masyarakat, selama untuk kepentingan terbesarnya adalah untuk masyarakat silahkan saja.*****
