READ.ID – Komisi III DPRD Kota Gorontalo menyoroti kebijakan efisiensi keuangan daerah yang berdampak pada nihilnya anggaran infrastruktur tahun 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat pembangunan jika tidak diimbangi dengan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat kerja di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Rabu (05/11), anggota Komisi III, Totok Bachtiar, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti bekerja. Ia menilai, setiap OPD harus mampu beradaptasi dan mencari terobosan di tengah situasi fiskal yang ketat.
Menurut Totok, pemerintah daerah masih memiliki banyak peluang untuk berkolaborasi dengan instansi vertikal seperti balai sungai, balai jalan, maupun kementerian teknis.
“Jangan hanya mengandalkan APBD. Masih banyak pintu kerja sama yang bisa dibuka untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, semangat inovasi tidak boleh berhenti hanya di tingkat kepala daerah. Para pimpinan OPD, katanya, juga dituntut memiliki inisiatif dan kepekaan dalam mencari solusi atas keterbatasan anggaran.
Totok mencontohkan langkah Wali Kota Gorontalo yang berhasil menggerakkan sektor UMKM tanpa tambahan anggaran besar.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dan kebijakan cerdas bisa menjadi modal utama dalam memperkuat ekonomi daerah.
“Kalau wali kota bisa berinovasi di tengah keterbatasan, OPD juga seharusnya bisa. Yang dibutuhkan sekarang bukan keluhan, tapi ide dan kemauan bekerja,” tegasnya.
Totok menutup dengan menyerukan agar setiap OPD di Kota Gorontalo menjadikan efisiensi anggaran sebagai momentum memperkuat kolaborasi, bukan alasan untuk stagnasi.
“Keterbatasan adalah ujian. Dari situlah lahir solusi dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
