READ.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menilai bahwa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan sudah tidak memiliki program kerja, sehingga dapat diajukan untuk dibubarkan. Alasannya, saat ini pihak SNVT hanya menunggu aspirasi yang masuk saja, dan tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat.
Hal ini dikatakan, Ketua Komisi III DPRD, Thomas Mopili, usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak SNVT Gorontalo, Senin (14/6/2021).
Thomas mengungkapkan, kinerja yang dilakukan oleh SNVT sendiri dinilai telah menyalahgunakan wewenang. Sebab, berdasarkan temuan dilapangan, pihak SNVT hanya melaksanakan salah satu aspirasi yang datang dari partai tertentu. Misalnya, di Desa Bulalo terdapat ratusan ribu batako yang sudah dicetak, tetapi proyeknya belum ada.
“Kami menduga, ada pihak yang sudah mengetahui pekerjaan itu, dan mereka yang mengelola dan memutuskan siapa yang akan bekerja,” ungkap politisi asal Kabupaten Gorontalo Utara ini.
Dirinya juga menyesalkan, adanya sikap satuan kerja tersebut yang hanya memilih-milih program kerja dari tokoh tertentu. Bahkan, kata Thomas, ada aspriasi dari pihak DPRD Provinsi sendiri yang terhalang oleh aspriasi dari seorang tokoh yang memiliki jabatan lebih tinggi.
“Olehnya, kami menilai jika satuan kerja ini sudah tidak memiliki manfaat untuk rakyat Gorontalo. Karena pihak SNVT sendiri masih menunggu aspirasi dari pusat,” sambungnya.
Terakhir, Thomas menegaskan bila pihaknya tidak mempersoalkan keberpihakan dari SNVT, namun keberadaannya tidak mempunyai manfaat di Gorontalo.
“Saya harap bahwa satker ini dibubarkan, dan selanjutnya untuk ketentuan dalam menutup satker ini akan kami kaji dan dalami,” tandasnya.
(Rinto/Read)
